"Apakah 9 Naga, 7 Naga, atau Berapa Naga Itu Lahir di Zaman Pak Jokowi?"

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Misbakhun mengatakan, struktur sektor usaha saat ini masih bagian dari peninggalan Orde Baru. Termasuk para pengusaha dengan bisnis yang menggurita dan dikenal dengan sebutan 9 Naga. Ia menegaskan, 9 Naga itu tidak lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Yang sekarang menguasai pasar tepung, pasar beras, pasar gula dan sebagainya, apakah itu lahir di zaman Pak Jokowi?" ujarnya dalam acara seminar persaingan usaha di Jakarta, Rabu (19/12/2018). "Apakah 9 naga, 7 naga atau berapa naga itu lahir di zaman Pak Jokowi? Bukan," sambung politisi Partai Golkar itu. 

 Timses: Kalau Prabowo Menang, 9 Naga akan Jadi 90 Naga... 

Jokowi dan Ma'ruf Amin kata dia menyadari struktur ekonomi Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Terlebih saat ini, struktur ekonomi merupakan peninggalan Orde Baru yang masih lekat dengan dominasi segelintir para pengusaha besar itu. Oleh karena itu ucap Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung penuh penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 Peran KPPU dinilai sangat penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan KPPU yang kuat, praktik kartel perdagangan bisa ditindak. Para pengusaha kecil pun bisa bersaing secara sehat, sementara masyarakat mendapatkan manfaat harga barang yang lebih terjangkau. Sebelumnya, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, Prabowo-Sandiag

Selengkapnya

Penjelasan Menteri Agama Atas Munculnya Kartu Nikah

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kartu nikah yang akan diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah.

Tapi keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. “Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi,” kata Lukman, Senin (11/12).

Menag merasa perlu menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab kerisauan masyarakat yang viral di media sosial bahwa pemerintah berencana menerbitkan kartu nikah untuk menghapus keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan.

Secara prinsip, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.

Sehingga, nantinya semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang nanti dikaitkan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintregasi dengan baik.

“Dalam SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah,” ungkap Menag.

Namun demikian, Menag menegaskan, kartu nikah juga tidak ada kaitannya dengan wajib atau tidak memiliki. Ia menyebutkan ini merupakan upaya dan fasilitasi sebagai sebuah terobosan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan dukcapil dan data kependudukan.

“Harapannya semua kita pasti akan memiliki kartu ini secara bertahap,” ujarnya. Adapun di bawah kartu nikah akan terdapat barcode yang bila di scan lalu kemudian muncul data dari pemegang kartu secara lengkap.

Kemenag sendiri menargetkan, kartu nikah itu akan diterbitkan pada pertengahan atau akhir November. Untuk tahap awal kartu ini akan selesai cetak secara keseluruhan pada 14-15 November, lalu dalam sepekan kemudian baru bisa didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sehingga, bagi mereka yang melangsungkan pernikahan setelah launching SIMKAH, tentunya akan memperoleh kartu nikah.

Skemanya adalah, pernikahan dicatat oleh penghulu hingga terbit buku nikah yang bersamaan dengan kartu nikah. “Jadi kita prioritaskan bagi mereka yang menikah setelah diluncurkannya aplikasi SIMKAH,' katanya.

Sementara bagi yang sudah menikah sebelum peluncuran SIMKAH, bisa memiliki kartu hanya saja dari segi waktu sangat terkait dengan ketersediaan kartu di masing-masing KUA. “Pada prinsipnya semua warga yang sudah menikah dimungkinkan untuk mendapatkan kartu nikah,” pungkasnya.

Selengkapnya

Tausiyah UAS Bius Ribuan Masyarakat Bumi Rafflesia

BENGKULU - Sambut HUT Emas Provinsi Bengkulu, Pemprov Bengkulu gelar Istighosah dan Tabligh Akbar bersama Ustad Abdul Somad, di Halaman Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu, Senin (05/11).

Kehadiran salah satu Ustadz Kondang Tanah Air asal Riau ini, dipadati ribuan masyarakat Bengkulu.

Ungkapan syukur disampaikan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Menurutnya, kehadiran UAS dalam peringatan HUT Provinsi Bengkulu ke-50 ini, diharapkan sebagai momentum meningkatkan spirit kerja keras dan kerjasama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam optimalisasi pembangunan. Sehingga Bumi Raffllesia semakin maju dan berdaya saing.

“Tentunya atas kehadiran dan tausiyah yang disampaikan Ustad Abdul Somad ini, bisa memberikan semangat baru bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” ungkap Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Lebih dari itu, lanjut lulusan terbaik UGM dan IPB ini, momentum peringatan hari jadi Provinsi Bengkulu yang telah masuk setengah abad ini, diharapkan menjadi pemacu kemajuan daerah, seluruh potensi yang ada, bisa digali semaksimal mungkin.

“Tidak ada kata lain selain ucapan syukur kita panjatkan kahadirat Allah SWT. Mari bersama-sama kita terus bergandeng tangan demi kemajuan provinsi yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Disela-sela tausiyahnya, UAS mengaku kagum dan bangga terhadap Provinsi Bengkulu dan masyarakatnya. Bahkan Provinsi Bengkulu, lanjut UAS bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

“Jujur saya kagum dengan nuansa dan kekuatan Islam masyarakat Bengkulu,” ujarnya.

Disamping itu, UAS juga menyampaikan kekagumannya terhadap Provinsi Bengkulu yang punya andil besar dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Ibu Negara Fatmawati merupakan perempuan yang pertama kali merajut Sang Saka Merah Putih.

Selengkapnya

Semarak Bulan Bahasa HIMBI IAIN Curup Gelar Drama dan Musikalisasi Puisi

Memperingati Bulan Bahasa 2018, Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia (HIMBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong mengelar 2 cabang lomba tingkat SMA Sederajat Se-Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang. Lomba yang digelar adalah Pementasan Drama dan Musikalisasi Puisi.

Bulan Bahasa tahun ini, HIMBI mengangkat tema “Mengaplikasikan Potensi Kreativitas Bersastra Yang Berkearifan Lokal” dengan perayaan bulan bahasa, HIMBI ingin mengembangkan potensi sastra kedaerahan yang layak dikembangkan dan menjadi salah satu kebanggaan perguruan tinggi dan masyarakat sekitar IAIN Curup, yakni Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Hadir sebagai salah satu tamu kehormatan di acara tersebut, Mantan Kedua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia M. Soleh yang sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMBI di bulan bahasa ini. M. Soleh bahkan memberikan hadiah tambahan bagi peserta yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 di masing-masing cabang lomba yang diadakan.

“Saya sangat bersemangat melihat mahasiswa sebagai promotor anak muda untuk terus berkreasi dan memiliki visi yang positif seperti yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa IAIN Curup, khususnya HIMBI pada hari ini. Dengan semangat sumpah pemuda, selain harus kreatif sebagai anak muda juga harus menjadi tolak ukur suatu bangsa yang berkemajuan,” sampai M. Soleh pada kata sambutannya.

Selain itu, Rektor IAIN Curup, Dr. Rahmad Hidayat yang diwakili oleh Plt. Wakil Rektor III, Dr. Lukman Asha dalam sambutannya pun menyampaikan, ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Jurusan Tadris Bahasa Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. HIMBI sebagai promotor acara, memiliki visi yang sangat positif demi meningkatkan mutu mahasiswa sendiri, maupun peserta dari SMA Sederajat Se-Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang.

“Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat memacu masyarakat untuk lebih mengenal IAIN Curup dan berkeinginan untuk kuliah di IAIN Curup, baik pada jurusan Tadris Bahasa Indonesia maupun jurusan-jurusan lainnya yang  ada di IAIN Curup,” pungkas Lukman.

Selengkapnya

Pernyataan Manajemen Lion Air Atas Jatuhnya Pesawat Rute Jakarta-Pangkalpinang

Serpihan yang diduga dari pesawat Lion Air yang jatuh, diangkat ke kapal milik Pertamina Hulu Energi

JAKARTA - Perusahaan maskapai Lion Air mengucapkan sangat prihatin dengan kejadian jatuhnya pesawat yang menuju Pangkalpinang. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pihaknya akan akan berkerjasama dengan instansi terkait dan semua pihak sehubungan dengan kejadian ini.

"Terkait dengan kejadian ini kami membuka crisis center di nomor telepon 021-80820000 dan untuk infomasi penumpang di nomor telpon 021-80820002," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/10).

Penerbangan Lion Air nomor penenerbangan JT 610 dengan rute penerbangan Cengkareng menuju Pangkalpinang mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pukul 06:20 WIB menuju Pangkalpinang.

Menurut informasi, setelah 13 menit mengudara pesawat jatuh di koordinat S 5’49.052” E 107’ 06.628” (sekitar Kerawang). Pesawat itu mengangakut 178 penumpang dewasa satu penumpang anak-anak dan dua penumpang bayi termasuk dalam penerbangan ini ada tiga pramugari sedang pelatihan dan satu teknisi.

"Pesawat dengan regitrasi PK-LQP jenis Boieng 737 MAX 8. Pesawat ini buatan 2018 dan baru dioperasikan oleh Lion Air sejak 15 Agustus 2018 . Pesawat dinyatakan laik operasi," tambah dia.

Pesawat dikomandoi Capt. Bhavye Suneja dengan copilot Harvino bersama enam awak kabin atas nama Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda, dan Deny Maula. Kapten pilot sudah memiliki jam terbang lebih dari 6.000 jam terbang dan copilot telah mempunyai jam terbang lebih dari 5.000 jam terbang

"Kami akan terus memberikan informasi terbaru sesuai perkembangan lebih lanjut," ujarnya. Adapun diagendakan, pihak perusahaan akan melakukan konferensi pers Lion command center, Bandara Soekarno Hatta siang ini.

Selengkapnya

Sebelum Hilang Kontak, Pesawat Lion Air Sempat Minta Kembali Mendarat

JAKARTA - Pesawat Lion Air jenis B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 yang terbang dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang dilaporkan telah hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-LQP dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E. Pesawat ini berangkat pada pukul 06.10 WIB dan sesuai jadwal akan tiba di Pangkal Pinang pada Pukul 07.10 WIB. Pesawat sempat meminta return to base sebelum akhirnya hilang dari radar.

Sindu Rahayu, Kepala Bagian Kerjasama Dan Humas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam siaran persnya menyampaikan pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 pilot dan 5 flight attendants sampai saat ini telah hilang kontak selama kurang lebih 3 jam.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub tengah berkoordinasi dengan BASARNAS, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat JT 610.

Selengkapnya

Hilang Kontak, Diduga Pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang Kecelakaan

JAKARTA - Manajemen Lion Air tengah menyelidiki kabar pesawat mereka yang diduga mengalami hilang kontak pagi ini. Pesawat yang dimaksud adalah Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (29/10) pagi.

"Saat ini kami masih dalam proses pencarian untuk koordinasi lebih lanjut," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro saat dihubungi Kompas.com pada Senin pagi.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kejadian persis dugaan kehilangan kontak itu, Danang belum bersedia memberi penjelasan lebih lanjut. Danang juga belum mengungkapkan sejak kapan pencarian terhadap informasi tersebut mereka lakukan.

Selengkapnya

Ada 5 Instansi Kurang Pelamar CPNS, Ini Dia....

JAKARTA - Menjelang penutupan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat total pelamar yang telah menyelesaikan pendaftaran di instansi sebanyak 3.470.567 orang.

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan (Humas) BKN Mohamad Ridwan, menyampaikan adapun jumlah akun pelamar yang telah terdaftar di website SSCN sebanyak 4.410.228 orang.

“Untuk formasi umum akun pelamar yang dibuat 4.338.661 orang dan pelamar yang telah selesai daftar 3.434.712 orang,” tulis dia seperti dikutip dari situs resmi setkab.go.id, Selasa (16/10).

Untuk formasi penyandang disabilitas, menurut Karo Humas BKN, akun pelamar yang dibuat sebanyak 2.645 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 1.559 orang.

“Untuk formasi Putra/Putri Papua akun pelamar yang telah dibuat sebanyak 5.882 orang dan pelamar yang selesai mendaftar sebanyak 3.198 orang,” katanya.

Akun pelamar yang dibuat untuk formasi Lulusan Terbaik, menurut Ridwan sebanyak 21.348 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 23.944 orang.

“Untuk formasi Diaspora akun pelamar yang dibuat sebanyak 99 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: 15 orang. Sedangkan, untuk formasi atlet berprestasi internasional hingga kini belum ada pendaftar,” ujar Ridwan.

Jumlah formasi Honorer K2 yang telah mendaftarkan akun pelamar, lanjut Karo Humas BKN, sebanyak 8.707 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: sebanyak 8.570 orang.

Instansi Minim Pendaftar

Sementara itu, lima instansi pusat yang masih minim peminat, menurut Karo Humas BKN, di antaranya:
1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 686;
2. Kemenko Polhukam 703;
3. Sekretariat Jenderal KY 744;
4. Sekretariat Jenderal MPR 750;
5. Badan Informasi Geospasial 823.

“Untuk urutan 3 terendah pelamar wilayah kerja (wilker) Kantor Regional (Kanreg) BKN Yogyakarta yaitu: Pemerintah Kota Magelang 2.223 orang, Pemerintah Kab. Gunung Kidul 2.301 orang, dan Pemerintah Kab. Kulon Progo 2.391 orang,” ujarnya.

Urutan 3 terendah peminat, sambung Ridwan, Wilker Kanreg BKN Surabaya yakni:
1. Pemerintah Kota Probolinggo 1.456;
2. Pemerintah Kab. Bangkalan 1.606;
3. Pemerintah Kab. Sampang 1.612.

“Yang masih rendah peminat Wilker Kanreg BKN Bandung, yakni: Pemerintah Kab. Ciamis 2.734 orang, Pemerintah Kota Tangsel 3.018 orang, dan Pemerintah Kota Cimahi 3.023,” katanya.

Sementara untuk urutan terendah peminat, sambung Ridwan, Wilker Kanreg BKN Makassar, yakni:
1. Pemerintah Kab. Sigi 436;
2. Pemerintah Kota Palu 784;
3. Pemerintah Kab. Luwu Utara 1.107.

“Sedangkan untuk Wilker Kanreg BKN Jakarta, urutan 3 terendah adalah Pemerintah Kota Singkawang 1.331 orang, Pemerintah Kab. Bengkayang 1.595 orang, dan Pemerintah Kab. Kubu Raya 1.642 orang,” tambahnya.

Peringkat 3 terendah, lanjut Ridwan, Wilker Kanreg BKN Medan, yakni:
1. Pemerintah Kota Gunung Sitoli 159 orang;
2. Pemerintah Kota Binjai 1.628 orang;
3. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 1.853 orang.

“3 terendah peminat untuk Wilker Kanreg BKN Palembang yakni Pemerintah Kota Lubuk Linggau 582 orang, Pemerintah Kota Pagar Alam 794 orang, dan Pemerintah Kab. Bangka Barat 1.236 orang,” ujar Karo Humas BKN.

Ranking 3 terendah dalam hal peminat untuk Wilker Kanreg BKN Banjarmasin, yaitu:
1. Pemerintah Kab. Malinau 788;
2. Pemerintah Kab. Balangan 793;
3. Pemerintah Kab. Barito Selatan 1.040.

“Daftar urutan peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Denpasar yakni Pemerintah Kab. Rote Ndao 913 orang, Pemerintah Kab. Gianyar 1.371 orang, dan Pemerintah Kota Bima 1.565 orang,” kata Karo Humas BKN.

Peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Manado, menurut Ridwan, yaitu:
1. Pemerintah Kab. Minahasa 790;
2. Pemerintah Kab. Pulau Morotai 981;
3. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 1.036.

“Data peminat terendah Wilker Kanreg BKN Pekanbaru yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang 720 orang, Pemerintah Kota Bukittinggi 794 orang, dan Pemerintah Kab. Agam 1.272,” sambungnya.

Terakhir, data peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Aceh, menurut Karo Humas BKN, yaitu:
1. Pemerintah Kota Sabang 1.202;
2. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 1.416;
3. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 1.722.

Selengkapnya

Plt. Gubernur Buka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra

BENGKULU - Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan Bahasa Indonesia serta menggunakannya dengan baik dan besar. Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka dan menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Bahasa dan Sastra 2018, Senin (8/10).

Tidak lepas dari itu perjuangan bagaimana para pahlawan untuk mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional menjadi Bahasa pemersatu bangsa, harus selalu diingat. Tantangan pada era kekinian seperti sekarang adalah mengubah kemauan membaca masyarakat yang tinggi kepada daya baca yang juga baik.

“Kemauan membaca dengan daya baca yang bagus itulah yang mengubah sikap perilaku masyarakat, karena Bahasa itu pada akhirnya mencerminkan karakter, perilaku dan menjadi gambaran budaya sebuah bangsa,” terang Rohidin Mersyah.

Rohidin Mersyah juga menambahkan kemampuan membaca harus betul – betul ditanamkan sejak dini agar anak – anak mampu melihat sesuatu menjadi sebuah literasi yang sesungguhnya, melihat fenomena apaun menjadi literasi yang baik.

“Daya baca harus dikembangkan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang betul – betul beradab, berbudaya dan punya nilai – nilai,” tambah Rohidin Mersyah.

Kepala Balai Bahasa Bengkulu Karyono pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa diadakannya seminar ini guna untuk melestarikan nilai – nilai kearifan lokal melalui penelitian Bahasa dan sastra untuk meningkatkan peran, serta membangun karakter bangsa.

Kegiatan ini diikuti 208 orang peserta dari peneliti, dosen, wertawan, guru, mahasiswa pemerhati Bahasa serta masyarakat yang peduli terhadap Bahasa. Seminar ini diadakan selama 2 hari yakni mulai tangal 8 hingga 9 Oktober 2018.

Selengkapnya

SMSI Kecam Tindakan Reaktif Ketua DPRD Kota Bengkulu

BENGKULU - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bengkulu memberikan dukungannya kepada Media Online Garuda Daily, dengan menggelar konferensi pers terkait tindakan reaktif Ketua DPRD Kota Bengkulu Baidari Citra Dewi kepada wartawan Garuda Daily, di Sekretariat SMSI, Kamis sore, 4 Oktober 2018.

Dalam konferensi pers yang turut dihadiri para wartawan, baik cetak, elektronik maupun online, Sekretaris SMSI Provinsi Bengkulu Wibowo Susilo tegas menyatakan, sikap reaktif tersebut merupakan bentuk gagal paham seorang Ketua DPRD terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Karena di Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik jelas mengatur, narasumber punya hak koreksi, hak klarifikasi dan punya hak jawab. Jika memang tidak selesai dengan itu, ada lembaga yang sangat berwenang menyelesaikan sengketanya, yaitu Dewan Pers," tegas Wibowo.

Karenanya SMSI menyayangkan tindakan reaktif Baidari dalam menyikapi pemberitaan di Garuda Daily. SMSI juga menyampaikan turut prihatin dan mengecam tindakan reaktif tersebut. SMSI pun menuntut Ketua DPRD Kota Bengkulu untuk meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan seprofesi. Tidak hanya kepada personal wartawan ataupun Pemred Garuda Daily, sebab ini menyangkut profesi seluruh wartawan.

"Mungkin suatu saat nanti wartawan-wartawan yang lain akan mengalami nasib serupa, yaitu dilecehkan secara profesi. Saya pikir pimpinan lembaga yang di dalamnya terdapat 35 anggota dewan, sangat tidak etis mengucapkan perkataan yang cenderung mengandung unsur pengancaman terhadap pribadi pemimpin redaksi," kata Wibowo.

SMSI menilai tindakan reaktif tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Oleh karenanya SMSI mengambil sikap, jika tidak ini akan menjadi beban psikologis bagi asosiasi.

"Karena kami mendengar sudah sering terjadi kalau dalam istilah kasarnya, yaitu persekusi terhadap pribadi wartawan. Ya boleh saja secara kerja kecil, secara fisik kecil, tetapi kan profesi kita ini profesi mulia, kalau dalam istilah Islam ada misi nabi yang diemban, karena wartawan itu menyampaikan pesan, sama tugas nabi juga menyampaikan pesan, begitu mulianya profesi wartawan," tutur Wibowo.

"Terkait insiden kemarin, kita juga sudah berkonsultasi dengan Penasehat SMSI, bahwa tidak ada yang salah menurut kami, karena kalau menentukan salah benar itu tugas Dewan Pers, tidak ada yang salah dalam pemberitaan itu, kenapa harus disikapi secara reaktif," sambung Wibowo.

Lebih lanjut Wibowo mengungkapkan bahwa SMSI sudah melakukan kajian dari kalimat yang Ketua DPRD sampaikan dan berkesimpulan kecenderungannya hal ini akan ada keberlanjutan. Kemudian ada kecenderungan melecehkan profesi wartawan. Ke depan SMSI akan melihat respon dan reaksi Baidari.

"Tapi yang pasti sikap dari SMSI itu meminta Ketua DPRD menyatakan permohonan maaf kepada seluruh wartawan. Adapun langkah-langkah lain yang kita ambil selain itu, menunggu reaksi berdasarkan limit waktu permintaan maaf. Bisa jadi kita akan mengambil delik pidana berdasarkan Undang-undang Pers, juga melakukan upaya-upaya lain, demi mengembalikan marwah profesi wartawan," tukas Wibowo.

Dinformasikan Wibowo, Garuda Daily merupakan salah satu media siber yang mentaati regulasi Dewan Pers, selain sudah terdaftar di Dewan Pers, Garuda Daily juga sudah diverifikasi secara faktual dan Pemrednya sudah bersertifikat UKW Utama.

Sementara itu, Penasehat SMSI Provinsi Bengkulu Benny Hakim Benardie menuturkan bahwa ia sangat menyesalkan ternyata Ketua DPRD tidak mengerti aturan main dalam dunia pers. Ia juga menyesalkan Ketua DPRD telah berupaya menakut-nakuti wartawan Garuda Daily. Baginya hal itu tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.

Pria yang akrab disapa Cik Ben inipun mengimbau rekan-rekan jurnalis untuk bersatu, agar hal serupa tidak terulang lagi. Karena baginya wajib hukumnya ketika wartawan 'dicolek', wartawan lain harus bereaksi. Sebab ini menyangkut masalah harkat dan martabat profesi.

"Kemarin kita sudah cek wartawan Garuda Daily, cukup punya beban psikologis, merasa ketakutan. Oleh sebab itu Ketua DPRD Kota Bengkulu kami kasih tenggat paling lama satu minggu untuk melakukan permohonan maaf kepada seluruh media," tegas Cik Ben.

Kendati tidak terima dengan intimidasi dan penekanan-penekanan yang dilakukan Ketua DPRD, Cik Ben juga menyampaikan media mana pun yang bernaung di SMSI siap melayani hak koreksi, hak klarifikasi dan hak jawab, karena SMSI profesional.

Untuk diketahui, Berita GARUDADAILY.com dengan judul "Ketua DPRD Kirim Sinyal Setuju Pemkot Ngutang" mendapat respon keras dari Ketua DPRD Kota Bengkulu Baidari Citra Dewi. Hal ini tercermin dari rekaman telepon Baidari dengan wartawan Garuda Daily, dengan nada mengancam, Baidari berulang kali mengatakan akan menuntut terkait pemberitaan tersebut.

Bahkan mengeluarkan statement "Baru kecil kamu tuh jadi wartawan". Ketua DPRD yang baru dilantik menggantikan Erna Sari Dewi tersebut berulang kali menyatakan keberatan, karena si pembuat berita, yakni Pemred Garuda Daily Doni S langsung, tidak mewawancara langsung dirinya dan berkesimpulan bahwa berita tersebut mengada-ada.

Terhadap berita yang jadi poin permasalahan, Doni memberikan klarifikasinya, ia mengakui tidak mewawancara langsung Ketua DPRD, karena sumber berita yang ia tulis adalah berita RMOLBengkulu.com dengan judul "Pemkot Akan Usulkan Pinjaman Rp 500 Miliar Ke PT SMI, Ini Kata Ketua DPRD". Dan di dalam berita tersebut disebutkan sumbernya, Garuda Daily juga sudah meminta izin pihak RMOL Bengkulu untuk mengutip pemberitaan itu.

Terhadap penggunaan narasi "Ketua DPRD Kirim Sinyal Setuju Pemkot Ngutang" Doni menjelaskan itu berdasarkan kutipan yang ia kutip, yakni "Insyaallah semua fraksi mendukung, mengingat ini merupakan program pemerintah dan kita sangat mendukung,". Dan hal itu juga terekam dalam rekaman wawancara wartawan Garuda Daily langsung dengan Baidari.

Atas insiden ini Doni sangat menyayangkan karena yang bersangkutan tidak menghubungi dirinya secara pribadi. Padahal Garuda Daily berkomitmen dan konsisten berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik. Menurutnya jika merasa keberatan dengan berita tersebut, ia siap mengakomodir setiap hak klarifikasi dan hak jawab, sesuai dengan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

"Pada prinsipnya saya atas nama Garuda Daily menyayangkan sikap arogansi Baidari Citra Dewi, ada cara-cara yang lebih merakyat, elegan, santun dan prosedural untuk menyampaikan keberatan terhadap berita Garuda Daily. Bukan justru menghubungi wartawan Garuda Daily yang tidak tahu menahu tentang berita tersebut, apalagi dengan sikap yang jauh dari kata elegan, dengan kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Kota Bengkulu," ujar Doni.

Selengkapnya

Sunarmi Butuh Perhatian dan Uluran Tangan Dermawan

BENGKULU - Memprihatinkan apa yang dialami warga Desa Melati Harjo RT 009 RW 003, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ini. Sunarmi (58), istri dari Suradi (62) harus kehilangan bola matanya sebelah kiri, akibat penyakit tumor yang sudah dideritanya sejak lama. Sunarmi belum berobat ataupun mendapat penanganan medis karena tidak ada biaya. Penyakit tumornya tersebut terus menerus membesar dan rasa sakit yang dideritanya tak dapat diungkapkan lagi.

Kades Melati Harjo, Dukut Sumari, SI.P mengatakan kondisi warganya tersebut memang sangat memprihatinkan. Beberapa hari yang lalu, pihak desa sudah melakukan tindakan dengan membawa Sunarmi ke RSUD Arga Makmur.

"Kita pihak desa akan melakukan yang terbaik, langkah awal kita sudah membawa Sunarmi ke RSUD Argamakmur, namun dari pihak rumah sakit tidak sanggup dan menyarankan untuk dirujuk ke RSMY Bengkulu", kata Dukut Sumari saat dihubungi media ini via WhatsApp, Kamis (27/09/2018).

Lanjutnya, soal BPJS Sunarmi yang tidak aktif lagi, sudah dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan BPD. "Hasil musyawarah, semua sepakat untuk melunasi tunggakan BPJS Sunarmi. Sementara kemarin sudah kita lunasi menggunakan uang pribadi sekitar Rp 1,5 juta. Jadi tinggal menunggu aktif lagi setelah dua minggu kedepan," jelasnya.

Sunarmi dari keluarga kurang mampu, jadi pihaknya juga mengharapkan ada tangan dermawan yang bersedia membantunya.

"Kita sudah bertanya ke keluarganya, soal tindakan apa yang baik untuk Sunarmi, keluarganya sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak desa. Untuk itu, jika nanti dibutuhkan biaya yang besar dalam pengobatan Sunarmi. Tentu kita akan bersama-sama mencarikan solusi. Dari pihak Pemerintah Daerah melalui dinas terkait serta pihak-pihak lainnya juga kita harapkan bisa membantunya," ungkapnya.

"Untuk pihak-pihak yang mau membantu bisa menghubungi langsung ke nomor ini Hp 0813-6753-2564", sambungnya menandaskan.

Selengkapnya

7 Daerah Tertinggal Dapat Perhatian Khusus Pemerintah

JAKARTA - Sebanyak tujuh daerah tertinggal memerlukan akselerasi lebih untuk menyelesaikan ketertinggalannya. Tujuh daerah tersebut berasal dari total 80 daerah tertinggal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengungkapkan, tujuh daerah tersebut akan mendapat perhatian khusus.

"Ada 7 kabupaten yang harus diusahakan secara ekstra untuk diselesaikan dari masalah ketertinggalan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KemdesPDTT Anwar Sanusi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (19/9).

Ia pun menyebutkan sebagian daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus di antaranya adalah Nabire, Seram Selatan, dan Buru.

Anwar bilang ada tiga hal yang menjadi alasan daerah ini perlu perhatian khusus. Pertama ialah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di bawah rata-rata nasional.

"Terkait IPM kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)," teramg Anwar.

Hal itu guna meningkatkan IPM di daerah tertinggal. Pembangunan fasiitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

Hal lain yang menjadi dasar penentuan daerah tertinggal adalah akses ekonomi yang masih rumit. Selain itu, indikator yang ketiga yakni tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Anwar bilang Kemdes juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong daerah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian (Kemtan) akan diajak untuk membangun akses ekonomi di daerah tersebut. Kementerian tersebut dapat memberikan intervensi untuk menumbuhkan aktivitas perekonomian.

Selengkapnya

Alihkan Uang Rokok Untuk Lindungi Keluarga Anda. Begini Caranya…

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup, Syafrudin Imam Negara

BENGKULU – Siapa yang tidak tau dengan Rokok? Di Indonesia rokok telah menjadi semacam budaya yang sulit dihilangkan dari kebiasaan masyarakat. Walaupun harganya terus melambung naik dan diberikan peringatan tentang bahayanya untuk kesehatan, namun rokok masih saja banyak dibeli. Bahkan perhari, uang untuk membeli rokok mencapai Rp 50 ribu lebih per hari. Bayangkan jika selama 30 hari, dapat diperkirakan biaya untuk rokok saja mencapai Rp 600 ribu per bulan. Cukup besar bukan?

Ironisnya, banyak masyarakat yang rela menghabiskan uang hingga Rp 600 ribu lebih perbulan hanya untuk rokok. Sedangkan membayar iuran jaminan kesehatan untuk melindungi keluarganya terabaikan. Padahal, iuran kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya sebesar Rp 80 ribu untuk Fasilitas Kesehatan (Faskes) kelas I, Rp 51 ribu untuk Faskes kelas II dan Rp 25 ribu untuk Faskes kelas III.

“Coba saja masyarakat yang perokok tersebut menyisihkan saja sebagian dari jatah rokoknya itu, sudah pasti jaminan kesehatan untuk perlindungan keluarganya sudah sangat mencukupi,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Syafrudin Imam Negara yang juga didampinggi oleh Kepala Bidang Keuangan dan Penagihan, Zaipan Popiyandi saat diwawancarai SemarakNews.co.id di ruang kerjanya, Rabu (12/7/2017).

Pihak BPJS Kesehatan Cabang Curup saat ini tengah gencar mensosialisasikan pentingnya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya. Khususnya di Kabupaten Rejang lebong, dari sekitar 272.500 jiwa masyarakat Rejang Lebong baru 59 persen saja masyarakat yang tercatat menjadi peserta BPJS Kesehatan (Sumber Perbandingan Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong).[**]

Selengkapnya

Keterbukaan Informasi, Bawaslu dan KIP Teken MoU

BENGKULU - Mewujudkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu melakukan MoU di Hotel Horizon, Jumat malam (14/9/2018). Hadir menandatangani MoU dari Komisi Informasi yakni Tri Susanti,SH yang menjabat sebagai ketua, dan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap.

"Sekarang ini semua informasi harus terbuka dan bisa diakses masyarakat umum, kecuali informasi yang bersifat dikecualikan. Dengan MoU ini, kami berharap Komisi Informasi dapat berperan mengawasi keterbukaan informasi pemilihan umum 2019," kata Parsadaan Harahap.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Bawaslu kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu. Mereka menghadiri rapat evaluasi pengawasan Pemilu 2019 di tahun 2018. "Malam ini kita juga melaksanakan rapat evaluasi pengawasan dengan Bawaslu kabupaten dan koat sebagai lembaga pengawasan. Kami akan bersinergi agar pileg dan pilpres dapat berjalan lancar," ujar Parsadaan.

Dengan MoU bersama Komisi Informasi, Parsadaan berharap KIP dapat melakukan gerakan sehingag lembaga pengawasan dapat melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008. "Kita butuh pendampingan dari KIP," katanya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tri Susanti mengatakan, dengan MoU tersebut akan ada sinergi antara KIP dan Bawaslu. KIP akan mensuport Bawaslu agar pemilihan umum sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi," kata Tri Susanti.

Lebih lanjut Tri mengatakan, nantinya apabila ada informasi publik yang bersifat umum tidak disampaikan kepada masyarakat, KIP akan melakukan pendampingan bahwa informasi di Bawaslu bisa diakses oleh masyarakat. Sebab, kata Tri, sedikit sekali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang, dan itupun harus melalui uji konsekuensi terlebih dahulu.

"Kita berharap informasi dengan kategori informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi tidak serta merta dapat diakses oleh masyarakat umum,: jelas Tri.

Lanjut Tri, saat ini sudah ada PPID di Bawaslu namun belum maksimal memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Hal itu senada diakui oleh aktifis LSM Bengkulu Saiful Anwar. Menurut Saiful keterbukaan informasi publik di Bawaslu masih sangat kurang. Pihaknya bersama LSM yang lain pernah meminta informasi terkait DPA dan RKA diinstansi Bawaslu, namun jangankan diberikan, dibalas saja tidak surat dari LSM tersebut.

Dengan adanya MoU tersebut, Saiful berharap akan terwujud keterbukaan informasi publik di Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Selain melakukan MoU dengan Bawaslu, KIP juga telah melakukan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu terkait keterbukaan informasi publik. "Tujuannya agar informasi publik dapat diakses masyarakat umum secara luas, dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara Pilpres dan pileg 2019," imbuh Tri Susanti.

Selengkapnya

Pertemuan Satu Setengah Jam Prabowo-SBY

JAKARTA - Bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/9) malam.

Usai pertemuan sekitar satu setengah jam itu, kepada wartawan Prabowo mengungkapkan berbagai hal-hal yang dibicarakan bersama SBY. "Membahas penyusunan tim sukses kemudian tema-tema kampanye narasi yang akan datang. Saya kira intinya itu," ujarnya kepada wartawan.

Prabowo mengatakan, SBY memberikan masukan terkait langkah-langkah pemenangan Pilpres di satu sisi dan pemenangan Pileg di sisi lain. Hal ini dinilai penting karena eksekutif akan kuat dengan dukungan dari legislatif.

Mantan Danjen Kopassus ini mengungkapkan bahasan lainnya, yakni terkait dengan pematangan strategi untuk pemenang Pilpres. Isu ekonomi dipilih sebagai senjata utamanya.

Untuk memuluskan strategi itu, Prabowo meminta kepada SBY untuk mengizinkan kader-kader Partai Demokrat yang ahli dalam bidang ekonomi menjadi tim pakar Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kami ingin benar-benar membentuk tim pakar yang sangat kuat. di bidang pengelolaan ekonomi karena ekonomi ini bidang yang sekarang jadi masalah bangsa kita. Ini harus serius, soal lapangan kerja, harga-harga pangan, yang harus benar-benar diurus dengan baik," kata dia.

Menurut Prabowo, isu ekonomi dipilih karena ia bersama timnya sudah keliling ke sejumlah daerah dan menampung komplain terkait persoalan ekonomi.

Selain kader Partai Demokrat, Prabowo mengatakan akan mengumpulkan ahli-ahli terbaik di berbagai bidang untuk masuk dalam tim pakar Prabowo-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga Uno tiba di kediaman SBY pada pukul 19.41 WIB. Tak banyak kata yang diucapkan keduanya. Setelah turun dari mobil langsung masuk ke kediaman SBY.

Selengkapnya

Pemprov Bengkulu Lepas 10.073 Kirab Bendera Merah Putih & Laksanakan Upacara Bendera di Benteng Marlborough

MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-73, Pemerintahan Provinsi Bengkulu melepas 10.073 Kirab Bendera Merah Putih bertempat di Rumah Fatmawati Soekarno Putri Kota Bengkulu pada Jum'at pagi (17/8/2018) yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr.H. Rohidin Mersyah, MMA.

Rombongan Kirab Bendera Merah Putih ini yang dipimpin langsung Plt Gubernur Bengkulu didampingi unsur FKPD serta ribuan siswa-siswi SMP dan SMA serta Unsur ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Rute Kirab Bendera ini dimulai dari Rumah Fatmawati, Simpang 5 Ratu Samban, Prapto, Masjid At-Taqwa Bengkulu, Jalan Dr Hazairin, dan finish di Lapangan Merdeka, Gedung Daerah Balai Semarak.

"Acara ini digelar guna menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat patriotisme dalam rangka menjaga Bendera merah putih sebagai simbol kedaulatan," tegas Rohidin Mersyah dalam sambutannya melepas 10.073 Kirab Bendera Merah Putih.

Setelah melaksanakan lepas Kirab bendera merah putih sebanyak 10.073 bendera, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mencatakan sejarah baru dengan menggelar Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 di Benteng Marlborough pada hari kemerdekaan RI, Jumat (17/8/2018).

Bertindak selaku  Inspektur Upacara adalah Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah yang juga dihadiri Unsur FKPD, Veteran, dan Tamu Undangan serta diikuti Pelajar SD, SMP, SMA dan Unsur OPD Provinsi Bengkulu.

Sebelum Upacara digelar Pasukan Paskibraka menyerahkan duplikat Bendera Sang Saka Merah Putih kepada Danrem, setelah itu Tamu Undangan dihibur dengan Atraksi Marching Band dari MAN 1 Kota Bengkulu. Upacara Pengibaran Bendera berjalan dengan khidmat dan dilanjutkan dengan pembacaan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, Penyerahan Penghargaan serta Ramah Tamah.

Dalam sambutannya, Rohidin menyampaikan, HUT RI ke-73 ini sangat spesial karena bertepatan dengan HUT Emas Provinsi Bengkulu yang ke-50. "Upacara HUT Kemerdekaan RI yang Ke-73 ini sangat spesial karena bertepatan dengan HUT Emas Provinsi Bengkulu yang ke 50 Tahun. Pengibaran ini kita gelar di Benteng Marlborough karena merupaka Benteng terbesar di Asia Tenggara dan sebagai pemacu semangat dan menumbuhkan rasa patriotisme," sampainya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mencatatkan sejarah baru dalam Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-73 karena untuk Pertama kali nya melaksanakan Upacara Kemerdekaan RI di Benteng Marlborough.[ADV]

Selengkapnya

56 Paskibraka Provinsi Bengkulu Dikukuhkan Plt Gubernur Bengkulu

BENGKULU - Pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Gedung Daerah Bengkulu, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu serta seluruh jajaran pemerintahan mengukuhkan 56 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2018 Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya Plt Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh putra dan putri terbaik dari berbagai sekolah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, yang bertugas sebagai Paskibraka besok.

“Kita telah memilih putra dan putri terbaik dari berbagai sekolah di seluruh Kabupaten dan Kota Bengkulu untuk bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kalian harus bangga, sebab kalian adalah orang-orang terpilih yang bisa mendapatkan kepercayaan dan kehormatan bertugas mengibarkan maupun penurunan bendera pada Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Indonesia ini,” kata Plt Gubernur Bengkulu.

Dilanjutkan Rohidin, anggota Paskibraka harus mengambil hikmah dari seluruh proses yang telah dilalui untuk menjadi anggota Paskibraka ini. Dimulai dari proses seleksi hingga pelatihan yang ketat, disiplin dan keras, merupakan proses untuk menempa generasi muda yang unggul serta pantang menyerah.

Plt Gubernur Bengkulu juga berpesan kepada Paskibraka bahwa semua yang terbaik harus diperoleh dengan usaha maksimal.

“Semoga pelatihan yang telah kalian lalui, mengajarkan kalian semua, agar tidak pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Walaupun dari berbagai daerah, berbeda warna kulit, agama dan bahasa namun kita tetap satu. Junjung selalu kebersamaan selama di pelatihan,” ucap Rohidin.

Pada kegiatan ini juga turut hadir Sekretaris Daerah Novian Andusti, unsur FKPD, OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rektor Universitas Negeri dan Swasta serta para pelatih Paskibraka 2018 serta Putra-Putri dari berbagai sekolah se-Provinsi Bengkulu.[**]

Selengkapnya

DPRD Rejang Lebong Gelar Paripurna Istimewa HUT Kemerdekaan RI Ke-73

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat Paripurna Istimewa HUT Kemerdekaan RI ke-73 di ruang rapat paripurna DPRD Rejang Lebong, Kamis (16/8). Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Rejang Lebong, Dr. Ahmad Hijazi, Wakil Bupati Rejang Lebong, Iqbal bastari dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Ketua DPRD Rejang Lebong M. Ali, ST menjelaskan hari HUT RI merupakan peristiwa bersejarah khususnya bagi Bangka Indonesia.Peristiwa ini mengingatkan kepada para pendahulu bangsa yang dengan pengorbananya segenap jiwa dan raganya berhasil berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

“Perjuangan dan pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih pribadi maupun golongan dan semata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara yang mereka cintai yaitu "Tanah Air Indonesia. Oleh karna itu tidak berlebihan apabila kita menyampaikan penghargaan yang sebenar-besarnya atas pengorbanan para pahlawan kemerdekaan Republik Indoensia karna bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawanya dan para pemimpim yang telah mendahulukan kita,” ujar Ketua DPRD Rejang Lebong, M. Ali.

Sementara itu Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi mengungkapkan bahwa kemerdekaan negara itu bukan kemerdekaan hasil pemberian negara lain, tapi murni hasil perjuangan dari para pahlawan, termasuk yang berasal dari Rejang Lebong, karena itu, harus dipahami bersama spirit perjuangan itu dan diterapkan untuk pembangunan.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan dan para pemimpin yang telah mendahului kita, semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita yang masih hidup senantiasa bisa menjaga amanah yang mereka berikan,” kata Hijazi.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Rejang Lebong serta seluruh tamu yang hadir mengikuti paripurna mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya

HUT Kemri Ke-73, Veteran Dukung Pembangunan Daerah Bengkulu

BENGKULU - Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72, Pemda Provinsi Bengkulu menggelar Ramah Tamah Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD dan Unsur Forkompimda Provinsi Bengkulu bersama Forum Silahturahmi Pejuang 45, Veteran, Purnawirawan TNI/Polri, Warakawuri, Wredatama dan Tokoh Masyarakat, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (14/08).

Dalam kesempatan ini Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Tokoh Masyarakat, yang telah berjasa dalam pembangunan Bumi Rafflesia.

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga mengatakan, Rangkaian Peringatan HUT RI Ke-73 yang dirangkung dalam Ramah Tamah ini, jelas memiliki moment strategis. Mulai dari memupuk semangat juang yang tertanam dengan baik dan kokoh diseluruh sanubari masyarakat. Selain itu melalui momentum ini diharapkan bisa menyamakan ritme serta rasa persatuan dan kesatuan, yang selanjutnya diaplikasikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

“Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita, generasi penerus sekarang dan yang akan datang, tidak lain bagaimana kita membangun daerah ini menjadi lebih baik, mulai dari sisi infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan kehidupan masyarakatnya,” terang Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Dari ketiga aspek ini, lanjut Rohidin Mersyah, hal tersebut merupakan bentuk komitmen Pemda Provinsi Bengkulu untuk meneruskan kegiatan pembangunan dari para pendahulu. Komitmen ini disinergikan dengan beberapa paket agenda pembangunan daerah yang telah digagas dan dijalankan, salah satunya terkait pembangunan infrastruktur dan optimalisasi potensi wisata.

“Saya berharap betul dari seluruh jajaran pemerintah, pejuang veteran, purnawirawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan OPD dan para Rektor, mari kita secara bersama-sama menjaga harmonisasi dari semua treatme budaya dan kearifan lokal yang ada di Bengkulu. Karena ini adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama-sama dan kita harus bangga memiliki itu semua,” pungkasnya.

Tokoh masyarakat Provinsi Bengkulu yang juga merupakan Gubernur Bengkulu Ke-4 (1989-1994) Razie yahya mengungkapkan, dari paparan disampaikan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, jelas Bumi Rafflesia bisa semakin maju dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Dirinya berharap, program pembangunan yang dijalankan saat ini juga jelas memerlukan dukungan dari seleuruh pihak dan elemen masyarakat.

“Dari arahan Pak Gubernur tadi, kita melihat gambaran yang jelas bagaimana pembangunan akan berlangsung di Provinsi ini pada masa yang akan datang. Semua tersusun secara rapi dan diatur segala sesuatunya menuju pelaksanaannya. Dan diminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif,” ungkap Razie Yahya.

Sementara itu, dalam Ramah Tamah bersama Pejuang 45, Veteran, Purnawirawan TNI/Polri, Warakawuri, Wredatama dan Tokoh Masyarakat ini juga dilaksanakan dialog sumbang saran terkait pembangunan. Selain itu juga dilaksanakan penyerahan cinderamata kepada beberapa perwakilan Veteran Bengkulu.[**]

Selengkapnya

Pemerintah Provinsi Bengkulu Bakal Gelar Upacara HUT RI Ke-73 di Benteng Marlborough

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu bakal gelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-73, di Benteng Marlborough yang juga benteng peninggalan Inggris terbesar kedua setelah Madras, India.

Hal tersebut ditegaskan Asisten I Pemda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, saat memimpin rapat di Ruang Pola, Rabu, 1 Agustus 2018.

“Agenda Seperti ini sudah sering kita lakukan setiap tahunnya, namun kali ini kita kemas secara berbeda, yakni upacara pengibaran Bendera akan kita laksanakan di Halaman Benteng Marlborough,” ungkapnya.

Peringatan HUT RI di Benteng Marlborough ini, lanjut Hamka Sabri, bertujuan mengenang kembali perjuangan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bengkulu saat berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Menurut Hamka Sabri, Benteng Marlborough sebagai salah satu Benteng terbesar peninggalan Inggris perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selain sebagai wisata sejarah, menurut Hamka, Benteng Marlborough juga merupakan saksi sejarah yang perlu dirawat dengan baik.

Peringatan HUT RI di Bengkulu, bakal diawali dengan arak Bendera Merah Putih dari Rumah Fatmawati hingga Benteng Marlborough. Arak bendera sebanyak 1000 buah ini akan dibawa oleh siswa siswi perwakilan sekolah yang ada di Kota Bengkulu.[**]

Selengkapnya