Pertengahan Januari 2019, DPR Siap Bongkar Kasus Jiwasraya

JAKARTA. Gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya kini masuk radar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen akan mengagendakan pertemuan dengan manajemen Jiwasraya serta nasabah yang menjadi korban, pada tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana menegaskan, pertemuan tersebut diperkirakan akan terlaksana pada pertengahan Januari 2019, sambil menunggu masa reses selesai. DPR juga sedang menunggu data lengkap dari Jiwasraya, yang rencananya akan diserahkan pada 20 Desember 2018 ini.

Selengkapnya

"Apakah 9 Naga, 7 Naga, atau Berapa Naga Itu Lahir di Zaman Pak Jokowi?"

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Misbakhun mengatakan, struktur sektor usaha saat ini masih bagian dari peninggalan Orde Baru. Termasuk para pengusaha dengan bisnis yang menggurita dan dikenal dengan sebutan 9 Naga. Ia menegaskan, 9 Naga itu tidak lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Yang sekarang menguasai pasar tepung, pasar beras, pasar gula dan sebagainya, apakah itu lahir di zaman Pak Jokowi?" ujarnya dalam acara seminar persaingan usaha di Jakarta, Rabu (19/12/2018). "Apakah 9 naga, 7 naga atau berapa naga itu lahir di zaman Pak Jokowi? Bukan," sambung politisi Partai Golkar itu. 

 Timses: Kalau Prabowo Menang, 9 Naga akan Jadi 90 Naga... 

Jokowi dan Ma'ruf Amin kata dia menyadari struktur ekonomi Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Terlebih saat ini, struktur ekonomi merupakan peninggalan Orde Baru yang masih lekat dengan dominasi segelintir para pengusaha besar itu. Oleh karena itu ucap Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung penuh penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 Peran KPPU dinilai sangat penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan KPPU yang kuat, praktik kartel perdagangan bisa ditindak. Para pengusaha kecil pun bisa bersaing secara sehat, sementara masyarakat mendapatkan manfaat harga barang yang lebih terjangkau. Sebelumnya, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, Prabowo-Sandiag

Selengkapnya

Penjelasan Menteri Agama Atas Munculnya Kartu Nikah

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kartu nikah yang akan diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah.

Tapi keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. “Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi,” kata Lukman, Senin (11/12).

Menag merasa perlu menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab kerisauan masyarakat yang viral di media sosial bahwa pemerintah berencana menerbitkan kartu nikah untuk menghapus keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan.

Secara prinsip, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.

Sehingga, nantinya semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang nanti dikaitkan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintregasi dengan baik.

“Dalam SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah,” ungkap Menag.

Namun demikian, Menag menegaskan, kartu nikah juga tidak ada kaitannya dengan wajib atau tidak memiliki. Ia menyebutkan ini merupakan upaya dan fasilitasi sebagai sebuah terobosan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan dukcapil dan data kependudukan.

“Harapannya semua kita pasti akan memiliki kartu ini secara bertahap,” ujarnya. Adapun di bawah kartu nikah akan terdapat barcode yang bila di scan lalu kemudian muncul data dari pemegang kartu secara lengkap.

Kemenag sendiri menargetkan, kartu nikah itu akan diterbitkan pada pertengahan atau akhir November. Untuk tahap awal kartu ini akan selesai cetak secara keseluruhan pada 14-15 November, lalu dalam sepekan kemudian baru bisa didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sehingga, bagi mereka yang melangsungkan pernikahan setelah launching SIMKAH, tentunya akan memperoleh kartu nikah.

Skemanya adalah, pernikahan dicatat oleh penghulu hingga terbit buku nikah yang bersamaan dengan kartu nikah. “Jadi kita prioritaskan bagi mereka yang menikah setelah diluncurkannya aplikasi SIMKAH,' katanya.

Sementara bagi yang sudah menikah sebelum peluncuran SIMKAH, bisa memiliki kartu hanya saja dari segi waktu sangat terkait dengan ketersediaan kartu di masing-masing KUA. “Pada prinsipnya semua warga yang sudah menikah dimungkinkan untuk mendapatkan kartu nikah,” pungkasnya.

Selengkapnya

Pemerintah tetapkan libur nasional dan cuti bersama 2019 sebanyak 20 hari

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Natal.

Keputusan Bersama ini ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

“Penerbitan Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019,” tulis dalam siaran pers Kemenko PMK, Selasa (13/11).

Pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan.

Pelaksanaan cuti bersama bagi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Cuti bersama bagi Lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2018.

Selengkapnya

Hari Pahlawan, PLN gelontorkan Rp 119,5 juta untuk tingkatkan kualitas pendidikan

JAKARTA - Kementerian BUMN bersama 13 BUMN tergabung dalam program Spirit of Millennials BUMN melaksanakan aksi sosial untuk 1.000 pelajar sekolah dasar (SD) di Surabaya dan sekitarnya dengan tajuk Millennials BUMN Goes To School “Dari Anak Muda Untuk Indonesia”, Jumat (9/11). Program ini untuk menyambut Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

SDN Krembangan Selatan I Surabaya menjadi lokasi kegiatan yang diselenggarakan PLN dimana 95 siswa dari kelas 5 dan kelas 6 sekolah ini antusias mengikuti kegiatan para millenials PLN mengajar.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi penggunaan internet sehat kepada pelajar tingkat sekolah dasar. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah dalam memerangi hoax dan kejahatan yang timbul dari aktivitas internet.

Selain itu, edukasi mengenai kelistrikan seperti bagaimana terbentuknya listrik, penggunaan listrik yang aman hingga aplikasi digital PLN MOBILE dan Contact Center PLN 123 turut dikenalkan kepada para siswa.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, program Spirit of Milennials ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan millenials setiap BUMN agar bisa menjadi aktor utama perubahan positif baik bagi perusahaan maupun bagi Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen penting pendorong perekonomian bangsa, BUMN harus bisa eksis dan terus ada hingga 100 tahun mendatang. Oleh sebab itu, saya terus mendorong BUMN lewat program Spirit of Millennial ini, untuk terus membina karyawan mudanya agar bisa menjadi pegawai yang berkualitas sehingga nantinya bisa membawa BUMN terus eksis di masa depan serta menghadapi perubahan di era global," kata Menteri Rini dalam rilis, Jumat (9/11).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Bob Saril yang turut hadir memberikan semangat dan motivasi pada para siswa SDN Krembangan Selatan I menyampaikan rasa bangganya atas aksi sosial yang dilakukan karyawan muda atau millennials PLN.

"Saya sangat bangga dan terharu atas kegiatan yang dilakukan oleh MillennialsBUMN, terutama PLN, yang turun langsung memberikan semangat mewujudkan cita-cita anak-anak dan membagikan pengetahuan baru untuk mereka. Ini menunjukkan spirit of millenials untuk berbagi sudah ditunjukkan sejak dini. Lanjutkan aksi ini dan tetap semangat terus untuk para Millennials!" seru Bob.

Dalam kesempatan yang sama, PLN Peduli memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan dalam program Millennial BUMN Mengajar yang dikhususkan untuk taman baca SDN Krembangan Selatan I dengan nilai bantuan sebesar Rp 119.525.000. Bantuan ini diberikan secara simbolis oleh General Manager PLN UID Jawa Timur kepada Kepala SDN Krembangan Selatan I Indah Suprihatin.

"Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Anak-anak menjadi lebih paham lagi apa itu PLN dan bagaimana anak-anak harus menggunakan internet yang sehat. Kami juga terima kasih sekolah kami mendapatkan bantuan dari PLN untuk pemenuhan sarana perpustakaan kami, seperti buku-buku, komputer, printer dan rak buku," ujar Indah.

Salah satu millennial PLN yang ikut berpartisipasi pun mengungkap sangat senang bisa jadi bagian dari program tersebut. "Senang sekali bisa berbagi kepada adik-adik tentang pentingnya penggunaan internet secara sehat dan penggunaan listrik yang aman, apalagi melihat ekspresi mereka yang antusias terhadap kehadiran kami. Harapan kami agar seluruh millenials BUMN sebagai generasi muda Indonesia dapat memberikan yang terbaik untuk negeri," ujar Dini Ariani, Millennial PLN yang bertugas menjadi koordinator program aksi sosial.

Program Spirit of Millennials merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN dengan tujuan memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi karyawan muda yang akan dibentuk di masing-masing BUMN. Mendorong semangat millennial menjadi energi transformasi bagi BUMN dalam menghadapi perubahan era serta berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia melalui BUMN Hadir Untuk Negeri.

Selengkapnya

Tingkatkan Sinergi Pembangunan Bengkulu, Pemprov Kunjungi Serikat Media Online

BENGKULU - Tingkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan media, Kepala Bagian Humas dan Protokol bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, kunjungi 2 kantor serikat media berbasis online di Bengkulu, Kamis (8/11).

Kunjungan pertama, berlangsung di Kantor Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke kantor Anggota Media Bengkulu Online (AMBO). Kunjungan ini, disambut hangat Ketua SMSI Provinsi Bengkulu Rahimandani, dan Ketua AMBO Bengkulu Anjang Sumitro.

“Saya Kabag Humas Protokol mengapresiasi sekali kerjasama yang telah terjalin selama ini,” ujar Sri Hartika. Dalam kesempatan ini Sri Hartika berharap, kerjasama antara pemerintah dan media terus terjalin dengan baik, khususnya terkait edukasi pembangunan.

“Harapan kita ke depan, bagaimana berita–berita yang disajikan bisa mengedukasi lewat berita, dan yang terpenting adalah masyarakat itu tahu bahwa pemerintah itu bekerja, tahu apa yang sudah dilakukan pemeritah melalui APBD,” tambah Sri Hartika.

Menanggapi penyampaian Kabag Humas Protokol, Ketua SMSI Provinsi Bengkulu Rahimandani menegaskan, SMSI berperan dalam mewujudkan media siber yang sehat dan taat aturan. Menurut Rahimandani, SMSI sejak berdiri di Bengkulu telah berupaya mewujudkan media sehat, salah satunya memfasilitasi UKW para wartawan dan juga melaksanakan verifikasi faktual Dewan Pers.

Rahimandani menambahkan, berbagai program produktif telah lakukan dalam membangun Bengkulu, “SMSI akan selalu berperan sesuai dengan fungsinya,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua AMBO Anjang Sumitro, menurutnya, AMBO akan terus bersinergi dengan pemerintah terkait pembangunan daerah. Selain itu, AMBO juga mendorong dan membantu semua media online yang dinaunginya melengkapi legalitas, perizinan termasuk badan hukum.

Menurut Anjang Sumitro, kunjungan Kabag Humas dan Protokol, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, menjadi energi positif tersendiri.

Selengkapnya

Rohidin Dorong Pemanfaatan Geothermal di Bengkulu

BENGKULU - Provinsi Bengkulu memiliki potensi panas bumi yang tersebar di 5 area pada 3 kabupaten yakni Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong. Saat ini, baru di area Hulu Lais Lebong yang dilakukan proyek eksplorasi panas bumi dengan kapasitas 2 x 55 megawatt.

Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mesyah menyatakan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi panas bumi di Bengkulu. Pasalnya, dengan pemanfaatan energi panas bumi menjadi pembangkit listrik, Bengkulu bisa berkontribusi sebagai lumbung energi.

“Sebagaimana amanat Undang-undang, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka potensi panas bumi yang kita miliki ini akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan ketika bisa dimanfaatkan. Sebagai pemerintah kita terus mendorong ini,” terang Rohidin saat membuka Sosialisasi Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Kepahiang, (07/11/2018).

Rohidin mengatakan, pemanfaatan geothermal sebagai sumber Energi Baru dan Terbarukan bisa menjadi subtitusi dan bahkan menggeser pembangkit dengan bahan bakar fosil. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan pun perlu dilakukan secara jelas, agar saat explorasi dilakukan, masyarakat memahami hal yang boleh dilakukan ataupun yang tak boleh dilakukan.

“Ini hadir juga NGO permehati lingkungan dari WWF. Bisa kerja sama memberikan pemahaman juga untuk masyarakat selain turut mengawasi. Jika dilakukan eksplorasi di suatu wilayah kemudian infrastruknya dibangun, jangan sampai ada yang membuka lahan sampai tidak terkontrol karena bisa bedampak banjir atau longsor. Pemahaman seperti ini saya rasa perlu,” ungkap Rohidin.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepahiang Hidayatulah Sjahid mengungkapkan, survei pendahulu pada potensi panas bumi di Kepahiang telah dilakukan sejak lama. Pemanfaatan Geothermal di Kepahiang yang terdapat di kawasan hutan konservasi diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan.

“Surveinya memang sebuah perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan ini merupakan titik terang, sehingga panas bumi yang berada di wilayah hutan konservasi itu bisa memberikan sumbangan pendapatan di kemudian hari, dengan tetap terjaga kelestariannya,” tutur Hidayat.

Saat itu hadir Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Ida Nuryadin Finahari. Potensi panas bumi Indonesia, terang Ida, mencapai 28,5 Giga Watt dengan total cadangan sebesar 17,5 GW dan sumber daya sebesar 11 GW. Sebaran potensi Panas Bumi di Provinsi Bengkulu ada di Tambang Sawah, Bukit Gendong Hulu Lais, dan Lebong Simpang Kabupaten Lebong. Kemudian di Suban Ayam Rejang Lebong, lalu di Kabupaten Kepahiang di area Kaba.

Pengembangan panas bumi dilakukan pemerintah dalam berbagai project agar target kapasitas terpasang panas bumi 7.200 MW dan bauran EBT (Energi Baru Terbarukan) sebesaar 23 persen tercapai pada tahun 2025.

“Saat ini baru 1.948,5 MW atau 11 persen yang termanfaatkan hingga Oktober 2018. Sementara target kita tahun ini sebanyak 2 GW,” ucap Ida.

Sementara, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu, Daryono memaparkan, pertumbukan konsumsi energi listrik sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2018 Provinsi Bengkulu sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan konsumsi itu lebih tinggi dari pertumbuhan secara nasional sebesar 4.7 persen. Pertimbangan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, dan peningkatan rasio elektrifikasi masa yang akan datang, maka proyeksi kebutuhan 2018 sampai 2027 mencapai 1.775 GWh.

“Untuk memenuhikebutuhan listrik tersebut, tentunya diperlukan pembangunan pusat pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi primer, dalam hal ini Panas Bumi yang merupakan energi baru dan terbarukan,” papar Daryono.

Potensi panas bumi di Provinsi Bengkulu mencapai 1.362 Mega Watt Eletrical yang tersebar di 5 lokasi. Potensi Panas Bumi Kepahiang sendiri akan dikembangkan dengan kapasitas 110 MW dan diharapkan dapat mendukung sistem kelistrikan di Provinsi Bengkulu. Lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi Kepahiang secara administrative terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

Selengkapnya