Pertengahan Januari 2019, DPR Siap Bongkar Kasus Jiwasraya

JAKARTA. Gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya kini masuk radar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen akan mengagendakan pertemuan dengan manajemen Jiwasraya serta nasabah yang menjadi korban, pada tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana menegaskan, pertemuan tersebut diperkirakan akan terlaksana pada pertengahan Januari 2019, sambil menunggu masa reses selesai. DPR juga sedang menunggu data lengkap dari Jiwasraya, yang rencananya akan diserahkan pada 20 Desember 2018 ini.

Selengkapnya

Pemerintah tetapkan libur nasional dan cuti bersama 2019 sebanyak 20 hari

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Natal.

Keputusan Bersama ini ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

“Penerbitan Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019,” tulis dalam siaran pers Kemenko PMK, Selasa (13/11).

Pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan.

Pelaksanaan cuti bersama bagi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Cuti bersama bagi Lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2018.

Selengkapnya

Hari Pahlawan, PLN gelontorkan Rp 119,5 juta untuk tingkatkan kualitas pendidikan

JAKARTA - Kementerian BUMN bersama 13 BUMN tergabung dalam program Spirit of Millennials BUMN melaksanakan aksi sosial untuk 1.000 pelajar sekolah dasar (SD) di Surabaya dan sekitarnya dengan tajuk Millennials BUMN Goes To School “Dari Anak Muda Untuk Indonesia”, Jumat (9/11). Program ini untuk menyambut Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

SDN Krembangan Selatan I Surabaya menjadi lokasi kegiatan yang diselenggarakan PLN dimana 95 siswa dari kelas 5 dan kelas 6 sekolah ini antusias mengikuti kegiatan para millenials PLN mengajar.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi penggunaan internet sehat kepada pelajar tingkat sekolah dasar. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah dalam memerangi hoax dan kejahatan yang timbul dari aktivitas internet.

Selain itu, edukasi mengenai kelistrikan seperti bagaimana terbentuknya listrik, penggunaan listrik yang aman hingga aplikasi digital PLN MOBILE dan Contact Center PLN 123 turut dikenalkan kepada para siswa.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, program Spirit of Milennials ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan millenials setiap BUMN agar bisa menjadi aktor utama perubahan positif baik bagi perusahaan maupun bagi Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen penting pendorong perekonomian bangsa, BUMN harus bisa eksis dan terus ada hingga 100 tahun mendatang. Oleh sebab itu, saya terus mendorong BUMN lewat program Spirit of Millennial ini, untuk terus membina karyawan mudanya agar bisa menjadi pegawai yang berkualitas sehingga nantinya bisa membawa BUMN terus eksis di masa depan serta menghadapi perubahan di era global," kata Menteri Rini dalam rilis, Jumat (9/11).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Bob Saril yang turut hadir memberikan semangat dan motivasi pada para siswa SDN Krembangan Selatan I menyampaikan rasa bangganya atas aksi sosial yang dilakukan karyawan muda atau millennials PLN.

"Saya sangat bangga dan terharu atas kegiatan yang dilakukan oleh MillennialsBUMN, terutama PLN, yang turun langsung memberikan semangat mewujudkan cita-cita anak-anak dan membagikan pengetahuan baru untuk mereka. Ini menunjukkan spirit of millenials untuk berbagi sudah ditunjukkan sejak dini. Lanjutkan aksi ini dan tetap semangat terus untuk para Millennials!" seru Bob.

Dalam kesempatan yang sama, PLN Peduli memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan dalam program Millennial BUMN Mengajar yang dikhususkan untuk taman baca SDN Krembangan Selatan I dengan nilai bantuan sebesar Rp 119.525.000. Bantuan ini diberikan secara simbolis oleh General Manager PLN UID Jawa Timur kepada Kepala SDN Krembangan Selatan I Indah Suprihatin.

"Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Anak-anak menjadi lebih paham lagi apa itu PLN dan bagaimana anak-anak harus menggunakan internet yang sehat. Kami juga terima kasih sekolah kami mendapatkan bantuan dari PLN untuk pemenuhan sarana perpustakaan kami, seperti buku-buku, komputer, printer dan rak buku," ujar Indah.

Salah satu millennial PLN yang ikut berpartisipasi pun mengungkap sangat senang bisa jadi bagian dari program tersebut. "Senang sekali bisa berbagi kepada adik-adik tentang pentingnya penggunaan internet secara sehat dan penggunaan listrik yang aman, apalagi melihat ekspresi mereka yang antusias terhadap kehadiran kami. Harapan kami agar seluruh millenials BUMN sebagai generasi muda Indonesia dapat memberikan yang terbaik untuk negeri," ujar Dini Ariani, Millennial PLN yang bertugas menjadi koordinator program aksi sosial.

Program Spirit of Millennials merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN dengan tujuan memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi karyawan muda yang akan dibentuk di masing-masing BUMN. Mendorong semangat millennial menjadi energi transformasi bagi BUMN dalam menghadapi perubahan era serta berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia melalui BUMN Hadir Untuk Negeri.

Selengkapnya

Rohidin Dorong Pemanfaatan Geothermal di Bengkulu

BENGKULU - Provinsi Bengkulu memiliki potensi panas bumi yang tersebar di 5 area pada 3 kabupaten yakni Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong. Saat ini, baru di area Hulu Lais Lebong yang dilakukan proyek eksplorasi panas bumi dengan kapasitas 2 x 55 megawatt.

Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mesyah menyatakan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi panas bumi di Bengkulu. Pasalnya, dengan pemanfaatan energi panas bumi menjadi pembangkit listrik, Bengkulu bisa berkontribusi sebagai lumbung energi.

“Sebagaimana amanat Undang-undang, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka potensi panas bumi yang kita miliki ini akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan ketika bisa dimanfaatkan. Sebagai pemerintah kita terus mendorong ini,” terang Rohidin saat membuka Sosialisasi Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi Kepahiang, (07/11/2018).

Rohidin mengatakan, pemanfaatan geothermal sebagai sumber Energi Baru dan Terbarukan bisa menjadi subtitusi dan bahkan menggeser pembangkit dengan bahan bakar fosil. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan pun perlu dilakukan secara jelas, agar saat explorasi dilakukan, masyarakat memahami hal yang boleh dilakukan ataupun yang tak boleh dilakukan.

“Ini hadir juga NGO permehati lingkungan dari WWF. Bisa kerja sama memberikan pemahaman juga untuk masyarakat selain turut mengawasi. Jika dilakukan eksplorasi di suatu wilayah kemudian infrastruknya dibangun, jangan sampai ada yang membuka lahan sampai tidak terkontrol karena bisa bedampak banjir atau longsor. Pemahaman seperti ini saya rasa perlu,” ungkap Rohidin.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepahiang Hidayatulah Sjahid mengungkapkan, survei pendahulu pada potensi panas bumi di Kepahiang telah dilakukan sejak lama. Pemanfaatan Geothermal di Kepahiang yang terdapat di kawasan hutan konservasi diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan.

“Surveinya memang sebuah perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan ini merupakan titik terang, sehingga panas bumi yang berada di wilayah hutan konservasi itu bisa memberikan sumbangan pendapatan di kemudian hari, dengan tetap terjaga kelestariannya,” tutur Hidayat.

Saat itu hadir Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Ida Nuryadin Finahari. Potensi panas bumi Indonesia, terang Ida, mencapai 28,5 Giga Watt dengan total cadangan sebesar 17,5 GW dan sumber daya sebesar 11 GW. Sebaran potensi Panas Bumi di Provinsi Bengkulu ada di Tambang Sawah, Bukit Gendong Hulu Lais, dan Lebong Simpang Kabupaten Lebong. Kemudian di Suban Ayam Rejang Lebong, lalu di Kabupaten Kepahiang di area Kaba.

Pengembangan panas bumi dilakukan pemerintah dalam berbagai project agar target kapasitas terpasang panas bumi 7.200 MW dan bauran EBT (Energi Baru Terbarukan) sebesaar 23 persen tercapai pada tahun 2025.

“Saat ini baru 1.948,5 MW atau 11 persen yang termanfaatkan hingga Oktober 2018. Sementara target kita tahun ini sebanyak 2 GW,” ucap Ida.

Sementara, General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu, Daryono memaparkan, pertumbukan konsumsi energi listrik sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2018 Provinsi Bengkulu sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan konsumsi itu lebih tinggi dari pertumbuhan secara nasional sebesar 4.7 persen. Pertimbangan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, dan peningkatan rasio elektrifikasi masa yang akan datang, maka proyeksi kebutuhan 2018 sampai 2027 mencapai 1.775 GWh.

“Untuk memenuhikebutuhan listrik tersebut, tentunya diperlukan pembangunan pusat pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi primer, dalam hal ini Panas Bumi yang merupakan energi baru dan terbarukan,” papar Daryono.

Potensi panas bumi di Provinsi Bengkulu mencapai 1.362 Mega Watt Eletrical yang tersebar di 5 lokasi. Potensi Panas Bumi Kepahiang sendiri akan dikembangkan dengan kapasitas 110 MW dan diharapkan dapat mendukung sistem kelistrikan di Provinsi Bengkulu. Lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi Kepahiang secara administrative terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

Selengkapnya

Monumen Ibu Negara Pertama Indonesia Segera Hiasi Bandar Udara Fatmawati Soekarno

PEMBANGUNAN Monumen Ibu Negara Pertama Republik Indonesia, Fatmawati Soekarno segera dibangun di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Propinsi Bengkulu.

Bandar Udara Fatmawati Soekarno adalah bandar udara yang terletak di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, tepatnya di Jl. Raya Padang kemiling - Slebar - Bengkulu. Dahulu bandara ini bernama Bandar Udara Padang Kemiling, kemudian diresmikan menjadi Bandar Udara Fatmawati Soekarno oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14 November 2001.

Bandar udara dengan panjang landas pacu 2.470 m x 150 m dengan permukaan aspal merupakan bandar udara kelas I yang dikelola oleh UPT Ditjen Hubud.  Jenis pesawat terbesar yang bisa beroperasi di bandar udara ini adalah Airbus A320 dan Boeing 737. Jarak dari kota terdekat ke bandar udara ini adalah 14 KM.

“Monomen Fatmawati Soekarno akan dibangun di depan pintu masuk bandara. Pembangunan ini berdasarkan kesepakatan Menko Sosial dan SDM. Sementara biaya pembangunan bersumber dari konsursium 12 perbankan nasional yang diketuai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar 4,2 milyar,” jelas Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, Dr. H. Iskandar ZO, SH., M.Si.

Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu. Seringkali monumen berfungsi sebagai suatu upaya untuk memperindah penampilan suatu kota atau lokasi tertentu. Rencananya, pembangunan monumen Fatmawati akan dimulai dalam satu atau dua bulan kedepan.

Rapat Bersama Jajaran Pemprov Bengkulu Bersama Pihak Rombongan Perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN) Bengkulu dalam Rencana Pembangunan Monumen Fatmawati di Bandar Udara Fatmawati Soekarno

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu, Ir. Bambang Budi Djatmiko, MM mengatakan beberapa yang terlibat dalam rencana pembangunan monumen Fatmawati adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Propinsi Bengkulu, Kadishub dan Kadinsos Propinsi Bengkulu, Kabag Humas dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Bandara Fatmawati Bengkulu beserta rombongan dan perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN) Perwakilan Bengkulu.

“Perizinan yang dibutuhkan sudah kita dapatkan dari berbagai pihak. Izin dari kementerian, izin dari bandara, serta persetujuan dari keluarga Ibu Fatmawati juga sudah. Kita tinggal menunggu pengembangan dan perluasan bandara telah selesai, maka patung itu akan dipindahkan di depan terminal bandara dan menjadi salah satu ikon kebanggaan Propinsi Bengkulu,” imbuh Bambang.

Pembangunan Monumen Patung Fatmawati Soekarno ini akan dikomandoi oleh pihak perbankan nasional selaku penyedia anggaran bersumber dari konsursium 12 perbankan nasional yang diketuai oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar 4,2 milyar, dengan menunjuk langsung pihak kontraktor sendiri yang telah mereka siapkan.[ADV]

Selengkapnya

Ekonomi Mulai Membaik, Dibuktikan Dengan Surplus Neraca Dagang Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait neraca dagang yang surplus di September 2018 sebesar US$ 227,1 juta.

Menurutnya, data tersebut memperlihatkan arah perkembangan ekonomi yang baik dari kinerja perekonomian nasional.

"Karena rapat-rapat yang lalu kita konsentrasi untuk mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor," kata Presiden dalam membuka sidang kabinet di Istana Negara, Selasa (16/10).

Untuk itu, dirinya kembali meminta kepada jajaran menterinya untuk melakukan langkah-langkah terobosan mengendalikan impor dan tingkatkan ekspor. "Harus terus dilanjutkan, dipantau terus di lapangan sehingga bulan-bulan ke depan masih juga surplus," katanya.

Pun juga, bekerja lebih detail dalam rangka peningkatan ekspor baik migas dan nonmigas. "Tapi juga agar migas dilihat dan nonmigas juga terus dilihat," jelas Presiden.

Untuk itu dalam sidang kabinet nanti , dirinya juga meminta laporan terkait kebijakan B20. Sebab masih adanya hambatan dari segi pasokan di lapangan.

"Saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada masalah pasokan dari cponya di lapangan saya nanti minta laporan megnenai hal ini," tutup Presiden.

Selengkapnya

Pangdam II Sriwijaya Apresiasi Sinergi Forkopimda Plus Propinsi Bengkulu

PANGLIMA Komando Daerah Militer (Pangdam) II Sriwijaya Mayor Jendral (Mayjen) TNI Irwan S.IP M.Hum, mendatangi Propinsi Bengkulu dengan tujuan bersilaturahmi dengan pemerintah Propinsi Bengkulu. Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kota Bengkulu, Kamis (11/10/2018).

Panglima Kodam II/ Sriwijaya Mayjen TNI Irwan apresiasi sinergi yang dijalin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Akademisi di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, sinergi yang terbangun bukan saja untuk stabilitas daerah, namun juga bersama-sama berperan untuk kemajuan Provinsi Bengkulu.

Pada sambutan Pangdam II menyampaikan, “Saya bersama bapak Plt Gubernur dan forum pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu bersilaturahmi sekaligus melakukan diskusi terkait kondisi kesiapan event-event Nasional ke depan. Terutama kesiapan dalam pemilu Legislatif serta pemilihan Presiden mendatang,” ucap Irwan.

Selain itu Pangdam II juga membahas tentang penyelenggara Pemilu dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus sesuai dengan fungsi dan tupoksinya. “Dalam pembahasan kita ini terkait penyelenggara Pemilu, seperti KPU yang harus sesuai dengan fungsinya, intinya keamanan pemilu, sinergritas TNI polri yang siap mengamankan pemilu dengan dukungan pemerintah daerah,” kata Pangdam II.

Pertemuan saat itu membahas tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, persiapan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, serta berbagai isu ter-update di Bengkulu.

Soal kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pangdam II/Sriwijaya membenarkan stake holder belajar dari kejadian-kejadian bencana di setiap tempat. Hal itu untuk mempersiapkan, apa saja kebutuhan dan tindakan yang perlu dilakukan pengambil kebijakan, saat bencana terjadi. Ini mengingat Bengkulu juga merupakan daerah rawan bencana.

"Menghadapi Pilpres, tentu saja stabilitas keamanan dan netralitas penyelenggara menjadi perhatian kita bersama. Agar penyelenggaraannya sukses," terang Mayjen TNI Irwan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memaparkan berbagai bentuk sinergi Forkopimda di Bengkulu. Rohidin menerangkan, bersama Forkopimda, Pemprov Bengkulu juga menggelar berbagai even kegiatan pariwisata, pemberdayaan petani, juga olahraga.

"Kami biasa dengan Danrem 041 menggelar even juga. Dan kami sangat merasakan manfaat program TMMD, begitu menyatu antara masyarakat dengan TNI," demikian ungkap Rohidin.[ADV]

Selengkapnya

Pertamina Sesuaikan Harga BBM Non Subsidi

BENGKULU - Pihak PT Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk jenis Pertamax Series, Dex Series, dan Biosolar Non PSO, terhitung Rabu (10/10/2018) pukul 11.00 WIB.

“Penyesuaian harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, yang rata-rata tembus 80 dolar per barel,” ujar Pejabat sementara (Pjs) Region Manager Communication & CSR PT Pertamina Sumbagsel, Taufikurachman, dalam keterangannya kepada jurnalis Bengkulu.

Dikatakan, penetapan itu mengacu pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 34 tahun 2018, tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

“Kenaikan itu tidak berlaku bagi daerah yang terkena bencana alam, di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah,” katanya, Rabu, (10/10/2018).

Selain itu ditambahkan, penyesuaian harga sebagai contoh harga Pertamax Rp 10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.250 per liter, Pertamina Dex Rp 11.850 per liter, Dexlite Rp 10.500 per liter, dan Biosolar Non PSO Rp 9.800 per liter.

“Kita pastikan harga yang ditetapkan ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan harga jual di SPBU lain,” pungkasnya.

Selengkapnya

Tak Abaikan NTP, Rohidin Ingin Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Bisa Dirasakan

BENGKULU - Tingkat kesejahteraan petani, sering diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Kendati demikian, menurut Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, naiknya angka NTP yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala, hendaknya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani dan benar-benar bisa dirasakan. Dirinya sepakat jika NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, dalam bentuk angka statistik.

“Jika NTP kita rendah, artinya petani kita mempunyai beban yang cukup tinggi atau pun pasar yang lemah, kemudian kesejahteraan juga rendah. Ada modal dan biaya produksi yang kemudian tidak seimbang dengan hasil,” ujar Rohidin saat penyerahan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Seluma, Senin (8/10).

Untuk itu, lanjut Plt Gubernur, Pemprov bersama Pemda Kabupaten perlu membangun sinergi agar kebijakan peningkatan kesejahteraan petani bisa memberikan dampak positif dan signifikan. Selain penguatan kelembagaan petani dan program-program pertanian, Pemprov juga mendorong hilirisasi industri juga membuka konektivitas agar komoditas andalan Bengkulu dapat mudah terdistribusi.

“Untuk karet, di Seluma dan di Bengkulu Utara insya Alloh akhir tahun ini berdiri pabrik pengolahan. Begitu juga dengan sawit, kita dorong berdirinya industri pengolahan CPO termasuk produk turunannya, sehingga ada harga yang kompetitif ataupun nilai tambah yang didapatkan pada tingkat petani. Kopi juga kita arahkan keluar melalui satu pintu Pulau Baai, analisis selisih harganya bisa mencapai 2 ribu ditingkat petani,” papar Rohidin.

Dirinya juga berharap, Pemerintah Kabupaten bisa memetakan jenis komoditas petani yang efektif untuk ditingkatkan produktivitasnya. Serta membangun komunikasi, agar kebijakan pembangunan pada fasilitas pertanian bisa menyesuaikan musim maupun jadwal petani.

Sebelumnya, Bupati Seluma Bundra Jaya mengatakan, mayoritas petani sana adalah bertani sawah dan berkebun. Agar tak ada alih fungsi lahan, dari sawah menjadi kebun sawit, dirinya meminta pembangunan irigasi benar-benar bisa difungsikan. Kepada masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani, dirinya juga berharap agar pemanfaatan bantuan alat dan bantuan bibit bisa dimanfaatkan secara benar. Sehingga efeknya mampu meningkatkan produktivitas, kemudian peningkatan kesejahteraan petani.

Selengkapnya

Ekonom perkirakan BI naikkan bunga acuannya sekali lagi bulan ini

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diramal akan menaikkan bunga acuannya lagi sebesar 25 basis points (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang akan digelar pekan depan. Sehingga, hingga September ini BI diperkirakan telah menaikkan bunga acuannya mencapai 150 bps ke level 5,75%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, sebelum RDG mendatang, Federal Open Market Committee (FOMC) juga bakal menggelar pertemuan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Josua bilang, probabilitas kenaikan bunga acuan The Fed di bulan ini melebihi 90%. "Sehingga cukup banyak pengaruhnya terhadap gerak rupiah," kata Josua di Gedung DPR, Rabu (19/9).

Saat yang bersamaan, China juga akan melakukan aksi balasan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor baru terhadap berbagai produk impor China.

Hal ini juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Jadi untuk meredam itu semua BI diperkirakan untuk naik suku bunga 25 basis points," tambahnya.

Josua menilai, level bunga acuan BI 5,75% sampai akhir tahun cukup untuk meredam defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Di sisi lain, dampak pembatasan impor juga diperkirakannya mulai terasa menjelang akhir tahun nanti.

Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengupayakan agar devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke dalam negeri. "Jadi harapan itu akan meningkatkan suplai dollar sehingga CAD di kuartal ketiga dan keempat bisa agak sedikit menurun," tambahnya.

Selengkapnya

Plt Gubernur Bengkulu Buka Rakor Gugus Tunas Reforma Agraria

BENGKULU - Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tunas Reforma Agraria dengan tema memperkuat sinergi dan komitmen penyelenggara Reforma Agraria di Provinsi Bengkulu, digelar di ballroom Hotel Santika, (18/09/2018)

Dalam sambutannya, Plt Gubernur menekankan tiga point penting yang harus diselesaikan bersama secara sitematis dan terukur. Hal ini menurut Plt Gubernur, reforma agraria status dan kepemilikan lahannya agar menjadi jelas.

Dikatakannya Plt Gubernur, asset reform dengan melegalisasi lahan transmigrasi melalui sertifikasi sangat penting. Lahan yang dimiliki masyarakat juga harus mendapatkan kepastian status kepemilikan melalui program Prona, “kejelasan status kepemilikan akan meningkatkan nilai lahan sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat,” ujar Plt Gubernur.

Selain itu, tambah Plt Gubernur, redistribusi tanah dengan HGU terlantar juga dapat dilakukan pemerintah dalam rangka reforma agraria.

Selain itu, acces reform dituturkan Rohidin, juga tak kalah penting agar masyarakat dapat mengakses tanah dan sumber daya yang ada disekitarnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara persoalan agraria, saat ini dihadapkan pada banyaknya konflik agraria yang terjadi baik antar pemerintah maupun anatara pemerintah dan korporasi. Alih fungsi lahan juga menjadi permasalahan kronis yang saat ini sedang dihadapi Bengkulu.

Plt Gubernur berharap, persoalan agraria dapat diselesaikan secara berkeadilan dan tidak menimbulkan korban.

“Asset reform, acces reform, persolan agraria harus kita selesaikan bersama-sama, ayo kita bangun komitmen yang kuat,” ujar Rohidin Mersyah

Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Danu Ismadi, target reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah tahun 2018, sebanyak 10 ribu bidang tanah yang tersebar di 6 kabupaten.

Sementara legalisasi asset, Provinsi Bengkulu mendapat target pengukuran tanah sebanyak 105 ribu bidang tanah dan 85 ribu penerbitan sertifikat.

Selengkapnya

Bengkulu Tuan Rumah Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional

BENGKULU - Provinsi Bengkulu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 Oktober mendatang.

Kegiatan ini rencannya akan dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, yang juga di ikuti oleh 1500 peserta yang terdiri dari Inspektorat baik Provinsi serta Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Sektretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menyambut baik diselenggarakannya agenda ini di Provinsi Bengkulu. Menurutnya dengan menjadikan Bengkulu sebagai tuan rumah merupakan suatu langkah untuk mempromosikan Bengkulu kepada dunia luar.

“Ini suatu langkah yang baik ini dengan menjadikan Bengkulu sebagai tuan rumah, bukan hanya sekedar moment atau event belaka,” jelas Sektretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, saat membuka Rapat dalam rangka pelaksanaan Tuan Rumah Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional di Provinsi Bengkulu, Selasa (18/9).

Sekda Prov. Nopian Andusti juga menambahkan dampak yang ditumbulkan dapat lebih mempromosikan Provinsi Bengkulu, baik dari sisi pariwisata, kuliner maupun hal – hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah.

“Kita harapkan dengan cara seperti ini banyak hal yang dapat kita ambil, tingkat hunian hotel bertambah, UKM dapat menjual produknya kepada 1500 tamu, ini suatu dampak yang luar biasa kepada masyarakat ,” terang Sekda Prov. Nopian Andusti.

Inspektur Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengungkapkan agenda Rapat Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional yang hanya tersisa waktu 1 bulan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kita akan serius melakukan koordinasi, secara teknis dalam rapat ini nanti akan kita tayangkan hal – hal yang akan kita laksanakan dalam agenda nasional ini,” jelas Massa Siahaan.

Selengkapnya

Harhubnas 2018, Pemerintah Upayakan Pelayanan Transportasi Masyarakat Lebih Baik

BENGKULU - Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) diperingati setiap tanggal 17 September, dengan mengusung tema Guyub Rukun ‘Untuk Mewujudkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi yang Lebih Baik’.

Pada kesempatan ini, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Yuliswani membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya menyampaikan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2018 dimaknai sebagai momentum tepat untuk merenungkan kembali kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan.

“Hal yang perlu menjadi refleksi dalam peringatan Harhubnas ini adalah pentingnya konsistensi pada spektrum keselamatan dan pelayanan,” ujar Yuliswani saat menjadi Inspektur Upacara HARHUBNAS 2018 di Lapangan ASDP Pulau Baai, Senin(17/9)

Ia mengatakan, sektor perhubungan memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

“Sumber Daya Manusia(SDM) perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk kerja keras yang nyata disektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Selengkapnya

Lokakarya Pembentukan Pokja Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berbasis Kependudukan

BENGKULU - Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti Senin, 17/09/2018, membuka Lokakarya Pembentukan Kelompok Kerja Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berbasis Kependudukan Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

Rencana Aksi Daerah ini, dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan di Provinsi Bengkulu, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi. Selama periode 2009 – September 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2009 mencapai sebesar 18,59%, hingga September 2017, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu turun ke angka 15,59%.

Dari berbagai permasalahan yang ada, diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua pihak yang ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor P.359.B1 tahun 2018, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berbasis Kependudukan Provinsi Bengkulu.

“Untuk menyamakan visi, misi dan tujuan dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, mencapai masyarakat Bengkulu yang sejahtera maka diperlukan Lokakarya Pembentukan Pokja ini,” Ujar Sekda.

Menurut Nopian, banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, diantaranya kurang memadainya infrastruktur jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan kelistrikan. Selain itu,rendahnya produktivitas terutama di sektor pertanian dan kelautan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Provinsi Bengkulu juga menjadi salah satu penyebab.

Nopian melanjutkan, selain beberapa faktor yang disebut di atas, banyaknya desa yang belum memiliki sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pasar menjadi salah satu penyebab utama.

Untuk itu, lanjut Nopian, pembangunan di Provinsi Bengkulu memerlukan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf menegaskan, guna meningkatkan kualitas sumber daya dan masyarakat, selain pembangunan fisik berupa infrastruktur, Pokja ini juga akan menekankan pada pembangunan non fisik melalui pembangunan keluarga.

“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, harus menciptakan generasii baru yang berkualitas yang akan membentuk masyarakat dan bangsa yang berkualitas,” katanya.

Hal tersebut, menurut Busmar, sesuai dengan Nawacita kelima dan kedelapan yaitu, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Dalam mewujudkan akselerasi pembangunan berbasiskan kependudukan di Provinsi Bengkulu, Pokja ini dibagi 8 divisi teknis berdasarkan fungsi keluarga, yaitu, divisi pengembangan agama, divisi pengembangan sosial dan budaya, divisi pengembangan cinta kasih, divisi pengembangan fungsi perlindungan, divisi pengembangan fungsi reproduksi, divisi pengembangan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Divisi Pengembangan Fungsi Ekonomi serta Divisi Pengembangan Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Selengkapnya

Bank Mulai Naikkan Bunga Deposito Sampai 100 bps

JAKARTA - Beberapa bank besar tercatat sudah mulai menaikkan suku bunga deposito. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) misalnya, mencatat kenaikan bunga deposito dari awal tahun sebesar 75bps-100bps.

Haryono Tjahjarijadi, Presiden Direktur Bank Mayapada bilang, kenaikan bunga deposito ini juga ditransmisikan ke bunga kredit. "Sehingga diharapkan margin bunga bersih atau NIM bisa dipertahankan di level 4%," kata Haryono, Jumat (14/9).

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat kenaikan bunga deposito 25bps-50bps. Anggoro Eko Cahyo, Direktur Keuangan BNI mengakui memang suku bunga deposito khususnya rupiah sudah mengalami kenaikan.

"Kenaikan suku bunga deposito bervariasi tergantung tenor dan tiering saldo deposito," kata Anggoro kepada kontan.co.id, Jumat (14/9). Kenaikan suku bunga deposito ini masih tidak berpengaruh material terhadap penurunan NIM dan kenaikan cost of fund DPK yang stabil masing-masing pada posisi 5.4% dan 2.8% selama 2018.

Kondisi ini sebagai hasil dari strategi BNI yang fokus pada dana murah (CASA) yang ditunjukkan oleh kenaikan rasio CASA dari 63.7% pada Desembr 2017 menjadi 64.5% pada Juni 2018.

Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA mengatakan harusnya NIM tidak mengalami penurunan. "Karena Agustus 2018 suku bunga kredit sudah mulai naik bunganya," kata Jahja, Jumat (14/9).

Selengkapnya

Tarif Kenaikan PPh Impor Berlaku

JAKARTA - Mulai hari ini, Kamis (13/9), perubahan tarif PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110 Nomor 2018 mulai berlaku. Peraturan Menteri ini sebelumnya sudah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu.

Plt. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Ambang Priyonggo menjelaskan, acuan utama dari pengenaan tarif PPh yang baru ini adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean.

Pemerintah menaikkan tarif pajak sampai 10% atas barang-barang impor, khususnya konsumtif, mulai dari kosmetik, perabot, pakaian, peralatan dan perlengkapan hobi, alat elektronik, kendaraan, produk makanan. Total, ada 1.147 barang konsumsi impor.

“Tarif PPh impor yang lama masih berlaku terhadap Pemberitahuan Pabean yang mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018,” ungkap Ambang dalam keterangan tertulis yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (12/9).

Sementara itu, untuk Pemberitahuan Pabean yang diajukan mulai pukul 00.01 WIB tanggal 13 September 2018, akan berlaku tarif PPh impor yang baru. Hal ini juga berlaku untuk Pemberitahuan Pabean yang sudah diajukan namun belum mendapatkan nomor pendaftaran hingga pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018.

“Belum mendapatkannya nomor disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya belum dilakukan pembayaran, telah dilakukan pembayaran namun masih ada ketentuan larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi, atau telah dilakukan pembayaran namun belum ada rekonsiliasi manifest secara sistem,” jelasnya.

Ambang juga menambahkan bahwa terkait billing yang belum dilakukan pembayaran, sistem di Bea Cukai akan memberikan respons “reject tarif PPh tidak sesuai”. Selanjutnya, pengguna jasa melakukan perbaikan Pemberitahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem Bea Cukai.

Sistem Bea Cukai selanjutnya akan menerbitkan billing baru sejumlah total keseluruhan dengan tarif PPh yang baru.

Asal tahu saja, kenaikan tarif PPh pasal 22 impor ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta untuk melakukan pengendalian impor.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi impor barang dan lebih menggalakkan penggunaan barang-barang dalam negeri,” pungkas Ambang.

Selengkapnya

Kementerian Koperasi & UKM Kembangkan Pembiayaan Perumahan oleh Koperasi

JAKARTA - Melihat bahwa sektor perumahan juga banyak digeluti oleh koperasi di berbagai negara, Kementerian Koperasi dan UKM akan libatkan koperasi dalam pembiayaan perumahan.

"Di Indonesia, berdasarkan data BPS, disebutkan bahwa koperasi telah menyediakan pembelian rumah bagi 3,4% penduduk yang mendapatkan kepemilikan rumah", kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop UKM Yuana Sutyowati dalam keterangan tertulis Rabu (12/9).

Yuana mencontohkan Koperasi BMI yang telah melampaui jumlah rumah ratusan untuk program rumah layak huni gratis yang disediakan bagi warga tidak mampu.

Kemenkop UKM tengah mencari cara peningkatan ketertarikan koperasi dalam pembiayaan perumahan dengan menemukan cara terbaik ke dalam kegiatan bisnis pembiayaan oleh koperasi yang ada. Sehingga digelar focus group discussion (FGD) untuk mencari solusi ini.

"Juga untuk mengenali kebijakan pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan lain untuk mendukung pengembangan pembiayaan oleh koperasi", tukas Yuana.

Sementara itu, salah satu peserta FGD dari Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Permana menyebutkan bahwa pihaknya mendukung pola pembiayaan perumahan melalui koperasi dari dua sisi. Yaitu, dari sisi supply dan juga demand.

"Pengalaman di daerah, sudah banyak koperasi sebagai pengembang juga penjual rumah ya lancar-lancar saja", ungkap dia.

Hanya saja, Budi mengingatkan koperasi bahwa pembiayaan perumahan itu merupakan kredit konsumtif dengan marjin kecil dengan jangka waktu yang panjang.

Biasanya akan terkendala masalah missmatch dana. "Solusinya, di kalangan perbankan, melalui program sekuritisasi aset. Langkah ini bisa ditiru oleh kalangan koperasi", tandas Budi.

Selain itu, lanjut Budi, kalangan koperasi juga harus tahu betul aturan main perumahan bila mau bermain di sektor pembiayaan perumahan.

"Pembiayaan perumahan itu memakai dana masyarakat. Di koperasi, karena ini program jangka panjang, jangan sampai di tengah jalan banyak anggota yang menarik dananya dalam jumlah besar. Ini yang harus benar-benar diperhatikan", pungkas dia.

Selengkapnya

Plt Gubernur Bengkulu Resmi Buka Festival Tabut Bengkulu

BENGKULU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah membuka rangkatan Festival Tabut 2018. Upacara pembukaan dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Senin, (10/9) malam.

Upacara pembukaan Festival Tabut ini dihadiri artis Deni Malik dan Staf Ahli Menteri Bidang Multicultural Kementerian Pariwisata, Esty Reko Astuty. Serta unsur FKPD dan kepala OPD jajaran Pemprov Bengkulu. Festival Tabut dilaksanakan 1 – 10 Muharam 1440 H.

‘’Bengkulu memiliki 9 kabupten dan 1 kota. Seluruh daerah ini miliki keindahan alam serta keunikan ragam budaya. Kita bersyukur Festival Tabut menjadi salah satu dari 100 Events Wonderful Indonesia. Untuk itu festival unggulan di daerah juga kita targetkan bisa masuk Calender of Events Kementerian Pariwisata, setidaknya pada tahun 2020,’’ ungkap Rohidin Mersyah saat membuka Festival Tabut di lapangan Merdeka Bengkulu.

Dikatakan, Festival Tabut mendapat dukungan dari Kemenpar. Agenda wisata budaya ini diharapkan dapat memperkenalkan Bengkulu di level nasional dan internasional.

‘’Festival Tabut bisa mencapai trending topic ke 4 dan mudah-mudahan terus populer, dan kita saksikan langsung bahwa events ini mampu menggerakkan perekonomian. Antusias masyarakat sungguh luar biasa,’’ katanya.

Dikatakan, Pemprov Bengkulu telah menggagas festival yang diselenggarakan di berbagai daerah selain Kota Bengkulu. Di antaranya, keindahan Danau Tes dan eksotisnya Sungai Ketahun untuk arung jeram di Kabupaten Lebong dengan River Lake Festival. Kemudian keindahan bukit dan pegungungan serta potensi alam di Kabupaten Kepahiang melalui Montain Valey Festival. Serta Garden Flower Festival di Rejang Lebong.

Sedangkan Staf Ahli Menteri Bidang Multicultural Kementerian Pariwisata, Esty Reko Astuty dalam sambutannya menyampaikan dukungan Menpar untuk pengembangan pariwisata Bengkulu.

‘’Dukungan tersebut sudah menjadi komitmen bersama pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sehingga bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi yang tentu saja tetap memegang prinsip keberlanjutan. Aksesibilitas misalnya, kita komitmen pengembangan destinasi salah satunya dengan menjadikan atau meng-up grade bandara menjadi internasional. Komitmen ini, kami akan mensupport ke Kementerian Perhubungan. Kita bersyukur progresnya sudah berjalan, pengelolaan Bandara Fatmawati oleh Angkasa Pura,’’ terang Esty.

Selain itu, Esty juga mempertegas statemen Menpar, Arief Yahya beberapa waktu lalu, bahwa dukungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai. Harapannya KEK Pulau Baai bisa terwujud dan terintegrasi dengan cluster pariwisata.

“Amenitas, KEK seperti yang disampaikan pak menteri saat conference pers, ada kawasan pariwisata bisa terealisasi,” demikian Esty.

Selengkapnya

Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Pekan Depan

JAKARTA - Sempat melemah di awal pekan, rupiah berhasil menguat di akhir pekan. Kemarin, rupiah di pasar spot berhasil menguat 0,49% ke level Rp 14.820 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun, pergerakan mata uang Garuda ini dalam sepekan masih melemah 0,75%.

Sementara merujuk data kurs tengah versi Bank Indonesia (BI), rupiah naik tipis 0,05% menjadi Rp 14.884 per dollar AS. Namun jika dihitung dalam sepekan, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 1,18%.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal melihat, rupiah tertekan hebat di awal pekan ini akibat kekhawatiran pasar terhadap kelanjutan perang dagang antara AS dengan China.

Apalagi di pekan ini, Negeri Paman Sam berniat menerapkan tarif baru terhadap produk impor asal Tiongkok yang bernilai total sekitar US$ 200 miliar. Alhasil, mayoritas mata uang negara emerging market melemah.

Sentimen negatif juga datang dari potensi kenaikan suku bunga The Federal Reserve yang kesekian kalinya pada September. Peluang Fed menaikkan bunga kian terbuka seiring dengan membaiknya sejumlah data ekonomi AS. Sentimen ini pun kembali menekan rupiah.

Untunglah, pelemahan rupiah untuk sementara bisa ditahan. Ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Fikri C Permana menilai, pelaku pasar merespon positif intervensi yang dijalankan Bank Indonesia (BI), serta kebijakan fiskal pemerintah.

Untuk menjaga rupiah, BI mengintervensi pasar valas dan pasar obligasi hingga senilai Rp 7,1 triliun. "Intervensi BI sudah cukup. Terlalu riskan kalau BI terus mengguyur pasar," kata dia, Jumat (7/9).

Meski demikian, penguatan rupiah saat ini, menurut Fikri, belum signifikan. Ia memprediksikan, pekan depan rupiah berada di kisaran Rp 14.750–Rp15.050 per dollar AS. Sedangkan Faisyal memproyeksikan, mata uang Garuda bergerak dalam rentang Rp 14.730–15.000 per dollar AS.

Selengkapnya

Rupiah Anjlok Ke Rp 14.900/US$, Ini Kata Menteri Keuangan RI

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (AS) telah menembus level baru sebesar Rp 14.900/US$. Sedangkan, di RAPBN 2019 ditetapkan Rp 14.400/ US$.

Hal ini menjadi pertanyaan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya kurs dalam nota keuangan tidak sesuai dengan kondisi rupiah saat ini yang semakin anjlok.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kondisi saat ini dengan saat penetapan nilai tukar di RAPBN 2019 itu berbeda. Dia menjelaskan, apa yang dibacakan dalam nota keuangan telah disusun sejak Juli 2018 dan belum ada tekanan dari negara emerging market seperti Turki dan Argentina saat ini.

Dia menilai, pada Juli kondisi global belum seperti saat ini sehingga BI setuju dengan penetapan tersebut.

"Waktu kami harus cetak nota keuangan bulan Juli terjadi turbulensi luar biasa. Kita semua disini bicara dengan data yang sama dan kita lihat kemarin. Pertama trigger Juli growth impor kita melonjak tinggi makanya muncul trade account dan current account kita negatif," ujarnya di Gedung Badan Anggaran, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, krisis yang terjadi negara emerging market di Turki dan Argentina sangat memukul kondisi nilai tukar rupiah. Bahkan hal ini tidak hanya terjadi pada Indonesia tapi hampir semua mata uang di Asia tertekan sehingga ini adalah sesatu yang membuat kaget.

"Buat kita ini merupakan kejutan. Sentimen itu ditambah global environment Argentina masuk IMF dan Turki juga seperti itu. Ini perfect storm," tegasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda sehingga akan ada pembahasan lagi dengan BI jika memang diharuskan untuk diubah.

"Sehingga yang kita bahas dengan dewan waktu itu kita optimis yang kita sampaikan di sini dan anggota dewan semua paling tidak memahami kita melihat dinamika bergerak dan berubah," imbuhnya.

Selain itu, dia meyakinkan anggota Dewan bahwa tahun depan tekanan akan berkurang.

"Sekarang Rp 14.400 yang kita udah baca dan sekarang kondisinya kita lihat Rp 14.700. Kita akan lihat Gubernur BI mengatakan tahun depan faktor-faktor yang menjadi penekan mungkin lebih ringan."

Selengkapnya