JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot, menyentuh Rp 14.910 siang ini. Salah satu yang menekan rupiah adalah defisit perdagangan yang terus melebar akibat impor migas yang tinggi.
Pada kuartal II 2018, current account deficit (CAD) Indonesia melebar menjadi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila ditarik secara historis, CAD kuartal II-2018 merupakan yang terparah dalam 4 tahun terakhir, atau sejak kuartal II-2014 sebesar 4,3% PDB.
CAD seringkali dipandang sebagai fundamental ketahanan ekonomi suatu negara dari gejolak eksternal. Sebab, transaksi berjalan menggambarkan aliran devisa dari sektor perdagangan, impor barang dan jasa.
Data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari defisit perdagangan sebesar US$2,03 miliar pada bulan Juli 2018, sebagian besarnya disumbangkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang mencapai US$1,19 miliar. Artinya, jebloknya defisit migas menyumbang nyaris 60% dari defisit neraca perdagangan nasional pada Juli.
Secara kumulatif, dari periode Januari-Juli 2018, defisit migas sudah mencapai US$6,65 miliar, atau sekitar Rp98 triliun menggunakan kurs rupiah saat ini. Nilai itu melambung sekitar 45% dari capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,62 miliar.
Secara kumulatif, dari periode Januari-Juli 2018, defisit migas sudah mencapai US$6,65 miliar, atau sekitar Rp98 triliun menggunakan kurs rupiah saat ini. Nilai itu melambung sekitar 45% dari capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar US$4,62 miliar.
Sebagai negara penyandang status net importir minyak, ada dua alasan yang mendorong membengkaknya defisit migas di tahun ini. Faktor tersebut adalah naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Rata-rata harga minyak jenis Brent berada di kisaran US$45,17/barel di tahun 2016. Sedangkan, rata-rata harganya di tahun 2017 tercatat sebesar US$54,78/barel, atau terjadi peningkatan sebesar 21,27% YoY. Di sepanjang tahun berjalan ini, harga minyak Brent juga masih tercatat menanjak di kisaran 17% hingga perdagangan kemarin, yakni berada di level US$78,15/barel.
Di sisi lain, saat harga minyak melambung, nilai tukar rupiah justru terjun bebas. Di sepanjang tahun berjalan ini, rupiah sudah terdepresiasi di kisaran 10%, hingga siang ini menembus Rp14.900/US$. Seperti diketahui, melemahnya rupiah terhadap dolar AS akan membuat harga minyak relatif lebih mahal, karena komoditas tersebut diperdagangkan dengan mata uang Negeri Abang Sam.
Lantas apa solusi untuk menekan defisit migas yang menjadi-jadi?
Secara jangka panjang, penguatan hilirisasi migas dalam negeri perlu menjadi ujung tombak. Janji Presiden Joko Widodo untuk pembangunan serta revitalisasi kilang minyak dalam negeri juga harus terealisasi.
Tidak hanya itu, diversifikasi sumber energi primer pun perlu digalakkan. Munculnya kebijakan kewajiban campuran 20% minyak nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), atau akrab disebut B20, dapat menjadi salah satu strategi yang ampuh.
Namun, segala bentuk bauran kebijakan tadi membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang optimal. Di saat rupiah sudah hancur seperti ini, pemerintah perlu solusi bersifat quick-win. Langkah cepat dalam menahan laju impor migas perlu segera diambil.
Rata-rata harga minyak jenis Brent berada di kisaran US$45,17/barel di tahun 2016. Sedangkan, rata-rata harganya di tahun 2017 tercatat sebesar US$54,78/barel, atau terjadi peningkatan sebesar 21,27% YoY. Di sepanjang tahun berjalan ini, harga minyak Brent juga masih tercatat menanjak di kisaran 17% hingga perdagangan kemarin, yakni berada di level US$78,15/barel.
Di sisi lain, saat harga minyak melambung, nilai tukar rupiah justru terjun bebas. Di sepanjang tahun berjalan ini, rupiah sudah terdepresiasi di kisaran 10%, hingga siang ini menembus Rp14.900/US$. Seperti diketahui, melemahnya rupiah terhadap dolar AS akan membuat harga minyak relatif lebih mahal, karena komoditas tersebut diperdagangkan dengan mata uang Negeri Abang Sam.
Lantas apa solusi untuk menekan defisit migas yang menjadi-jadi?
Secara jangka panjang, penguatan hilirisasi migas dalam negeri perlu menjadi ujung tombak. Janji Presiden Joko Widodo untuk pembangunan serta revitalisasi kilang minyak dalam negeri juga harus terealisasi.
Tidak hanya itu, diversifikasi sumber energi primer pun perlu digalakkan. Munculnya kebijakan kewajiban campuran 20% minyak nabati ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), atau akrab disebut B20, dapat menjadi salah satu strategi yang ampuh.
Namun, segala bentuk bauran kebijakan tadi membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang optimal. Di saat rupiah sudah hancur seperti ini, pemerintah perlu solusi bersifat quick-win. Langkah cepat dalam menahan laju impor migas perlu segera diambil.
Lantas langkah apa yang bisa jadi obat tercepat?
Pengamat energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai memang sudah saatnya penyesuaian harga BBM subsidi tersebut dilakukan. Pasalnya, secara keekonomian, dengan menaikkan harga BBM, itu berarti dilakukan upaya untuk mengendalikan konsumsi (demand) secara tidak langsung.
Lebih lanjut, ia mengakui memang nantinya akan ada inflasi. Kendati demikian, pada dasarnya harga BBM memang sudah perlu dilakukan penyesuaian sejak 2016 lalu.
Usulan untuk menyesuaikan harga bensi juga dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada di CAD.
"Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan sebaiknya harga BBM dinaikkan," kata Chatib, Selasa (4/9/2018).
Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. "Tetapi para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil," tegas Chatib.
Intinya, pemerintah sebenarnya tahu biang kerok mengapa ekonomi RI begini dan pasti paham betul langkah apa yang paling cepat dan tepat untuk menyelamatkannya. Masalahnya tinggal, beranikah Presiden Joko Widodo mengambil langkah ini di tahun politik?
Pengamat energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai memang sudah saatnya penyesuaian harga BBM subsidi tersebut dilakukan. Pasalnya, secara keekonomian, dengan menaikkan harga BBM, itu berarti dilakukan upaya untuk mengendalikan konsumsi (demand) secara tidak langsung.
Lebih lanjut, ia mengakui memang nantinya akan ada inflasi. Kendati demikian, pada dasarnya harga BBM memang sudah perlu dilakukan penyesuaian sejak 2016 lalu.
Usulan untuk menyesuaikan harga bensi juga dikemukakan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menekankan, kekhawatiran ekonomi saat ini memang ada di CAD.
"Salah satu sumber defisit yang besar adalah migas, untuk menurunkan permintaan BBM yang sebagian juga mungkin muncul karena penyelundupan sebaiknya harga BBM dinaikkan," kata Chatib, Selasa (4/9/2018).
Dengan mengeksekusi kenaikan harga BBM, Chatib memprediksi dampaknya akan terlihat ke CAD dalam 6 bulan ke depan. "Tetapi para investor pasar keuangan akan memiliki optimistis tersendiri dan bisa mengekspektasi bahwa CAD ke depan akan mengecil," tegas Chatib.
Intinya, pemerintah sebenarnya tahu biang kerok mengapa ekonomi RI begini dan pasti paham betul langkah apa yang paling cepat dan tepat untuk menyelamatkannya. Masalahnya tinggal, beranikah Presiden Joko Widodo mengambil langkah ini di tahun politik?
