DEWANPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar Paripurna Penandatangan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu, Kamis 23 November 2017.
Sebelum pelaksanaan paripurna, legislatif dan eksekutif telah sepakat untuk melakukan penambahan dan pengurangan anggaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan.
“Tim Anggaran DPRD Kota Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu telah membahas item per item, apa saja yang diusulkan dalam KUA PPAS itu dan juga apa yang dianggap tidak rasional dan yang tidak masuk dalam aturan sebenarnya oleh DPRD maupun tim anggaran, itu kita hapus,” tutur Yudi.
Lebih lanjut Teuku menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RAPBD, sebab apabila pembahasan dan pengesahannya di atas tanggal 30 November 2017, maka konsekuensi yang diterima oleh dewan berupa penghapusan gaji selama enam bulan, selain itu pembangunan infrastruktur jadi terhambat dan akan merugikan rakyat.
“Dalam PP 18 dijelaskan kalau tenggang waktu dewan ketuk palu APBD itu tanggal 30 November, jadi konsekuensinya kalau 30 November terlewati, enam bulan dewan tidak bergaji dan yang paling utama keterlambatan penyelesaian APBD akan berdampak pada kerugian pembangunan untuk rakyat,” jelas Teuku.
Senada, hal yang sama disampaikan Walikota Helmi Hasan, ia berharap penyelesaian pembahasan APBD cepat tuntas sebelum tanggal 30 November nanti.
“Kita bersyukur bahwa hari ini telah disahkan KUA PPAS dan kita berharap APBD 2018 ini tidak akan lama lagi karena ini baru kesepakatan KUA PPAS dan masih panjang jalannya sedangkan kita tidak boleh lewat dari tanggal 30 November,” kata Helmi.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah didampingi Wakil Ketua II Teuku Zulkarnain. Turut hadir Walikota Bengkulu Helmi Hasan, anggota DPRD Kota Bengkulu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.[ADV]
