Pertengahan Januari 2019, DPR Siap Bongkar Kasus Jiwasraya

JAKARTA. Gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya kini masuk radar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen akan mengagendakan pertemuan dengan manajemen Jiwasraya serta nasabah yang menjadi korban, pada tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana menegaskan, pertemuan tersebut diperkirakan akan terlaksana pada pertengahan Januari 2019, sambil menunggu masa reses selesai. DPR juga sedang menunggu data lengkap dari Jiwasraya, yang rencananya akan diserahkan pada 20 Desember 2018 ini.

Selengkapnya

"Apakah 9 Naga, 7 Naga, atau Berapa Naga Itu Lahir di Zaman Pak Jokowi?"

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Misbakhun mengatakan, struktur sektor usaha saat ini masih bagian dari peninggalan Orde Baru. Termasuk para pengusaha dengan bisnis yang menggurita dan dikenal dengan sebutan 9 Naga. Ia menegaskan, 9 Naga itu tidak lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Yang sekarang menguasai pasar tepung, pasar beras, pasar gula dan sebagainya, apakah itu lahir di zaman Pak Jokowi?" ujarnya dalam acara seminar persaingan usaha di Jakarta, Rabu (19/12/2018). "Apakah 9 naga, 7 naga atau berapa naga itu lahir di zaman Pak Jokowi? Bukan," sambung politisi Partai Golkar itu. 

 Timses: Kalau Prabowo Menang, 9 Naga akan Jadi 90 Naga... 

Jokowi dan Ma'ruf Amin kata dia menyadari struktur ekonomi Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Terlebih saat ini, struktur ekonomi merupakan peninggalan Orde Baru yang masih lekat dengan dominasi segelintir para pengusaha besar itu. Oleh karena itu ucap Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung penuh penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 Peran KPPU dinilai sangat penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan KPPU yang kuat, praktik kartel perdagangan bisa ditindak. Para pengusaha kecil pun bisa bersaing secara sehat, sementara masyarakat mendapatkan manfaat harga barang yang lebih terjangkau. Sebelumnya, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, Prabowo-Sandiag

Selengkapnya

Penjelasan Menteri Agama Atas Munculnya Kartu Nikah

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kartu nikah yang akan diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan untuk penghapus atau pengganti buku nikah.

Tapi keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut SIMKAH. “Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi,” kata Lukman, Senin (11/12).

Menag merasa perlu menyampaikan penegasan tersebut untuk menjawab kerisauan masyarakat yang viral di media sosial bahwa pemerintah berencana menerbitkan kartu nikah untuk menghapus keberadaan buku nikah yang selama ini menjadi bukti sah dari proses pernikahan.

Secara prinsip, Kemenag sangat serius membenahi peristiwa pernikahan di tengah masyarakat dan sangat prihatin terhadap angka kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian yang semakin tinggi.

Sehingga, nantinya semua peristiwa pernikahan itu pencatatannya terintegrasi dalam sebuah sistem aplikasi yang dinamai SIMKAH yang nanti dikaitkan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh data kependudukan setiap warga bisa terintregasi dengan baik.

“Dalam SIMKAH inilah kemudian upaya kita untuk mempermudah pencatatan, registrasi dan memantau pernikahan setiap warga negara di mana, kapan dan seterusnya. Sehingga, kita memerlukan adanya kartu nikah,” ungkap Menag.

Namun demikian, Menag menegaskan, kartu nikah juga tidak ada kaitannya dengan wajib atau tidak memiliki. Ia menyebutkan ini merupakan upaya dan fasilitasi sebagai sebuah terobosan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan dukcapil dan data kependudukan.

“Harapannya semua kita pasti akan memiliki kartu ini secara bertahap,” ujarnya. Adapun di bawah kartu nikah akan terdapat barcode yang bila di scan lalu kemudian muncul data dari pemegang kartu secara lengkap.

Kemenag sendiri menargetkan, kartu nikah itu akan diterbitkan pada pertengahan atau akhir November. Untuk tahap awal kartu ini akan selesai cetak secara keseluruhan pada 14-15 November, lalu dalam sepekan kemudian baru bisa didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sehingga, bagi mereka yang melangsungkan pernikahan setelah launching SIMKAH, tentunya akan memperoleh kartu nikah.

Skemanya adalah, pernikahan dicatat oleh penghulu hingga terbit buku nikah yang bersamaan dengan kartu nikah. “Jadi kita prioritaskan bagi mereka yang menikah setelah diluncurkannya aplikasi SIMKAH,' katanya.

Sementara bagi yang sudah menikah sebelum peluncuran SIMKAH, bisa memiliki kartu hanya saja dari segi waktu sangat terkait dengan ketersediaan kartu di masing-masing KUA. “Pada prinsipnya semua warga yang sudah menikah dimungkinkan untuk mendapatkan kartu nikah,” pungkasnya.

Selengkapnya

Pemerintah tetapkan libur nasional dan cuti bersama 2019 sebanyak 20 hari

JAKARTA - Setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

Jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 4 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Natal.

Keputusan Bersama ini ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.

“Penerbitan Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019,” tulis dalam siaran pers Kemenko PMK, Selasa (13/11).

Pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/Lembaga/perusahaan.

Pelaksanaan cuti bersama bagi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Cuti bersama bagi Lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2018.

Selengkapnya

Hari Pahlawan, PLN gelontorkan Rp 119,5 juta untuk tingkatkan kualitas pendidikan

JAKARTA - Kementerian BUMN bersama 13 BUMN tergabung dalam program Spirit of Millennials BUMN melaksanakan aksi sosial untuk 1.000 pelajar sekolah dasar (SD) di Surabaya dan sekitarnya dengan tajuk Millennials BUMN Goes To School “Dari Anak Muda Untuk Indonesia”, Jumat (9/11). Program ini untuk menyambut Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

SDN Krembangan Selatan I Surabaya menjadi lokasi kegiatan yang diselenggarakan PLN dimana 95 siswa dari kelas 5 dan kelas 6 sekolah ini antusias mengikuti kegiatan para millenials PLN mengajar.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi penggunaan internet sehat kepada pelajar tingkat sekolah dasar. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah dalam memerangi hoax dan kejahatan yang timbul dari aktivitas internet.

Selain itu, edukasi mengenai kelistrikan seperti bagaimana terbentuknya listrik, penggunaan listrik yang aman hingga aplikasi digital PLN MOBILE dan Contact Center PLN 123 turut dikenalkan kepada para siswa.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, program Spirit of Milennials ini merupakan inisiasi dari Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi karyawan millenials setiap BUMN agar bisa menjadi aktor utama perubahan positif baik bagi perusahaan maupun bagi Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen penting pendorong perekonomian bangsa, BUMN harus bisa eksis dan terus ada hingga 100 tahun mendatang. Oleh sebab itu, saya terus mendorong BUMN lewat program Spirit of Millennial ini, untuk terus membina karyawan mudanya agar bisa menjadi pegawai yang berkualitas sehingga nantinya bisa membawa BUMN terus eksis di masa depan serta menghadapi perubahan di era global," kata Menteri Rini dalam rilis, Jumat (9/11).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Bob Saril yang turut hadir memberikan semangat dan motivasi pada para siswa SDN Krembangan Selatan I menyampaikan rasa bangganya atas aksi sosial yang dilakukan karyawan muda atau millennials PLN.

"Saya sangat bangga dan terharu atas kegiatan yang dilakukan oleh MillennialsBUMN, terutama PLN, yang turun langsung memberikan semangat mewujudkan cita-cita anak-anak dan membagikan pengetahuan baru untuk mereka. Ini menunjukkan spirit of millenials untuk berbagi sudah ditunjukkan sejak dini. Lanjutkan aksi ini dan tetap semangat terus untuk para Millennials!" seru Bob.

Dalam kesempatan yang sama, PLN Peduli memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan dalam program Millennial BUMN Mengajar yang dikhususkan untuk taman baca SDN Krembangan Selatan I dengan nilai bantuan sebesar Rp 119.525.000. Bantuan ini diberikan secara simbolis oleh General Manager PLN UID Jawa Timur kepada Kepala SDN Krembangan Selatan I Indah Suprihatin.

"Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Anak-anak menjadi lebih paham lagi apa itu PLN dan bagaimana anak-anak harus menggunakan internet yang sehat. Kami juga terima kasih sekolah kami mendapatkan bantuan dari PLN untuk pemenuhan sarana perpustakaan kami, seperti buku-buku, komputer, printer dan rak buku," ujar Indah.

Salah satu millennial PLN yang ikut berpartisipasi pun mengungkap sangat senang bisa jadi bagian dari program tersebut. "Senang sekali bisa berbagi kepada adik-adik tentang pentingnya penggunaan internet secara sehat dan penggunaan listrik yang aman, apalagi melihat ekspresi mereka yang antusias terhadap kehadiran kami. Harapan kami agar seluruh millenials BUMN sebagai generasi muda Indonesia dapat memberikan yang terbaik untuk negeri," ujar Dini Ariani, Millennial PLN yang bertugas menjadi koordinator program aksi sosial.

Program Spirit of Millennials merupakan program yang diinisiasi Kementerian BUMN dengan tujuan memberikan wadah kreativitas dan inovasi bagi karyawan muda yang akan dibentuk di masing-masing BUMN. Mendorong semangat millennial menjadi energi transformasi bagi BUMN dalam menghadapi perubahan era serta berkontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia melalui BUMN Hadir Untuk Negeri.

Selengkapnya

Pernyataan Manajemen Lion Air Atas Jatuhnya Pesawat Rute Jakarta-Pangkalpinang

Serpihan yang diduga dari pesawat Lion Air yang jatuh, diangkat ke kapal milik Pertamina Hulu Energi

JAKARTA - Perusahaan maskapai Lion Air mengucapkan sangat prihatin dengan kejadian jatuhnya pesawat yang menuju Pangkalpinang. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pihaknya akan akan berkerjasama dengan instansi terkait dan semua pihak sehubungan dengan kejadian ini.

"Terkait dengan kejadian ini kami membuka crisis center di nomor telepon 021-80820000 dan untuk infomasi penumpang di nomor telpon 021-80820002," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/10).

Penerbangan Lion Air nomor penenerbangan JT 610 dengan rute penerbangan Cengkareng menuju Pangkalpinang mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pukul 06:20 WIB menuju Pangkalpinang.

Menurut informasi, setelah 13 menit mengudara pesawat jatuh di koordinat S 5’49.052” E 107’ 06.628” (sekitar Kerawang). Pesawat itu mengangakut 178 penumpang dewasa satu penumpang anak-anak dan dua penumpang bayi termasuk dalam penerbangan ini ada tiga pramugari sedang pelatihan dan satu teknisi.

"Pesawat dengan regitrasi PK-LQP jenis Boieng 737 MAX 8. Pesawat ini buatan 2018 dan baru dioperasikan oleh Lion Air sejak 15 Agustus 2018 . Pesawat dinyatakan laik operasi," tambah dia.

Pesawat dikomandoi Capt. Bhavye Suneja dengan copilot Harvino bersama enam awak kabin atas nama Shintia Melina, Citra Noivita Anggelia, Alviani Hidayatul Solikha, Damayanti Simarmata, Mery Yulianda, dan Deny Maula. Kapten pilot sudah memiliki jam terbang lebih dari 6.000 jam terbang dan copilot telah mempunyai jam terbang lebih dari 5.000 jam terbang

"Kami akan terus memberikan informasi terbaru sesuai perkembangan lebih lanjut," ujarnya. Adapun diagendakan, pihak perusahaan akan melakukan konferensi pers Lion command center, Bandara Soekarno Hatta siang ini.

Selengkapnya

Sebelum Hilang Kontak, Pesawat Lion Air Sempat Minta Kembali Mendarat

JAKARTA - Pesawat Lion Air jenis B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 yang terbang dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang dilaporkan telah hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-LQP dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E. Pesawat ini berangkat pada pukul 06.10 WIB dan sesuai jadwal akan tiba di Pangkal Pinang pada Pukul 07.10 WIB. Pesawat sempat meminta return to base sebelum akhirnya hilang dari radar.

Sindu Rahayu, Kepala Bagian Kerjasama Dan Humas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam siaran persnya menyampaikan pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 pilot dan 5 flight attendants sampai saat ini telah hilang kontak selama kurang lebih 3 jam.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub tengah berkoordinasi dengan BASARNAS, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat JT 610.

Selengkapnya

Hilang Kontak, Diduga Pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang Kecelakaan

JAKARTA - Manajemen Lion Air tengah menyelidiki kabar pesawat mereka yang diduga mengalami hilang kontak pagi ini. Pesawat yang dimaksud adalah Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (29/10) pagi.

"Saat ini kami masih dalam proses pencarian untuk koordinasi lebih lanjut," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro saat dihubungi Kompas.com pada Senin pagi.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kejadian persis dugaan kehilangan kontak itu, Danang belum bersedia memberi penjelasan lebih lanjut. Danang juga belum mengungkapkan sejak kapan pencarian terhadap informasi tersebut mereka lakukan.

Selengkapnya

Ada 5 Instansi Kurang Pelamar CPNS, Ini Dia....

JAKARTA - Menjelang penutupan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat total pelamar yang telah menyelesaikan pendaftaran di instansi sebanyak 3.470.567 orang.

Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan (Humas) BKN Mohamad Ridwan, menyampaikan adapun jumlah akun pelamar yang telah terdaftar di website SSCN sebanyak 4.410.228 orang.

“Untuk formasi umum akun pelamar yang dibuat 4.338.661 orang dan pelamar yang telah selesai daftar 3.434.712 orang,” tulis dia seperti dikutip dari situs resmi setkab.go.id, Selasa (16/10).

Untuk formasi penyandang disabilitas, menurut Karo Humas BKN, akun pelamar yang dibuat sebanyak 2.645 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 1.559 orang.

“Untuk formasi Putra/Putri Papua akun pelamar yang telah dibuat sebanyak 5.882 orang dan pelamar yang selesai mendaftar sebanyak 3.198 orang,” katanya.

Akun pelamar yang dibuat untuk formasi Lulusan Terbaik, menurut Ridwan sebanyak 21.348 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar sebanyak 23.944 orang.

“Untuk formasi Diaspora akun pelamar yang dibuat sebanyak 99 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: 15 orang. Sedangkan, untuk formasi atlet berprestasi internasional hingga kini belum ada pendaftar,” ujar Ridwan.

Jumlah formasi Honorer K2 yang telah mendaftarkan akun pelamar, lanjut Karo Humas BKN, sebanyak 8.707 orang dan pelamar yang telah selesai mendaftar: sebanyak 8.570 orang.

Instansi Minim Pendaftar

Sementara itu, lima instansi pusat yang masih minim peminat, menurut Karo Humas BKN, di antaranya:
1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 686;
2. Kemenko Polhukam 703;
3. Sekretariat Jenderal KY 744;
4. Sekretariat Jenderal MPR 750;
5. Badan Informasi Geospasial 823.

“Untuk urutan 3 terendah pelamar wilayah kerja (wilker) Kantor Regional (Kanreg) BKN Yogyakarta yaitu: Pemerintah Kota Magelang 2.223 orang, Pemerintah Kab. Gunung Kidul 2.301 orang, dan Pemerintah Kab. Kulon Progo 2.391 orang,” ujarnya.

Urutan 3 terendah peminat, sambung Ridwan, Wilker Kanreg BKN Surabaya yakni:
1. Pemerintah Kota Probolinggo 1.456;
2. Pemerintah Kab. Bangkalan 1.606;
3. Pemerintah Kab. Sampang 1.612.

“Yang masih rendah peminat Wilker Kanreg BKN Bandung, yakni: Pemerintah Kab. Ciamis 2.734 orang, Pemerintah Kota Tangsel 3.018 orang, dan Pemerintah Kota Cimahi 3.023,” katanya.

Sementara untuk urutan terendah peminat, sambung Ridwan, Wilker Kanreg BKN Makassar, yakni:
1. Pemerintah Kab. Sigi 436;
2. Pemerintah Kota Palu 784;
3. Pemerintah Kab. Luwu Utara 1.107.

“Sedangkan untuk Wilker Kanreg BKN Jakarta, urutan 3 terendah adalah Pemerintah Kota Singkawang 1.331 orang, Pemerintah Kab. Bengkayang 1.595 orang, dan Pemerintah Kab. Kubu Raya 1.642 orang,” tambahnya.

Peringkat 3 terendah, lanjut Ridwan, Wilker Kanreg BKN Medan, yakni:
1. Pemerintah Kota Gunung Sitoli 159 orang;
2. Pemerintah Kota Binjai 1.628 orang;
3. Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 1.853 orang.

“3 terendah peminat untuk Wilker Kanreg BKN Palembang yakni Pemerintah Kota Lubuk Linggau 582 orang, Pemerintah Kota Pagar Alam 794 orang, dan Pemerintah Kab. Bangka Barat 1.236 orang,” ujar Karo Humas BKN.

Ranking 3 terendah dalam hal peminat untuk Wilker Kanreg BKN Banjarmasin, yaitu:
1. Pemerintah Kab. Malinau 788;
2. Pemerintah Kab. Balangan 793;
3. Pemerintah Kab. Barito Selatan 1.040.

“Daftar urutan peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Denpasar yakni Pemerintah Kab. Rote Ndao 913 orang, Pemerintah Kab. Gianyar 1.371 orang, dan Pemerintah Kota Bima 1.565 orang,” kata Karo Humas BKN.

Peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Manado, menurut Ridwan, yaitu:
1. Pemerintah Kab. Minahasa 790;
2. Pemerintah Kab. Pulau Morotai 981;
3. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 1.036.

“Data peminat terendah Wilker Kanreg BKN Pekanbaru yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang 720 orang, Pemerintah Kota Bukittinggi 794 orang, dan Pemerintah Kab. Agam 1.272,” sambungnya.

Terakhir, data peminat terendah untuk Wilker Kanreg BKN Aceh, menurut Karo Humas BKN, yaitu:
1. Pemerintah Kota Sabang 1.202;
2. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 1.416;
3. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 1.722.

Selengkapnya

Ekonomi Mulai Membaik, Dibuktikan Dengan Surplus Neraca Dagang Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait neraca dagang yang surplus di September 2018 sebesar US$ 227,1 juta.

Menurutnya, data tersebut memperlihatkan arah perkembangan ekonomi yang baik dari kinerja perekonomian nasional.

"Karena rapat-rapat yang lalu kita konsentrasi untuk mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor," kata Presiden dalam membuka sidang kabinet di Istana Negara, Selasa (16/10).

Untuk itu, dirinya kembali meminta kepada jajaran menterinya untuk melakukan langkah-langkah terobosan mengendalikan impor dan tingkatkan ekspor. "Harus terus dilanjutkan, dipantau terus di lapangan sehingga bulan-bulan ke depan masih juga surplus," katanya.

Pun juga, bekerja lebih detail dalam rangka peningkatan ekspor baik migas dan nonmigas. "Tapi juga agar migas dilihat dan nonmigas juga terus dilihat," jelas Presiden.

Untuk itu dalam sidang kabinet nanti , dirinya juga meminta laporan terkait kebijakan B20. Sebab masih adanya hambatan dari segi pasokan di lapangan.

"Saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Saya mendengar ada masalah pasokan dari cponya di lapangan saya nanti minta laporan megnenai hal ini," tutup Presiden.

Selengkapnya

Akan Dilewati Jalan Tol, Investasi Properti di Narogong Kian Menjanjikan

JAKARTA - Wajah kota Bekasi akan semakin berubah. Selain rencana pengembangan kawasan Kalimalang yang akan dibangun seperti di Korea Selatan serta jaringan kereta api Jawa Barat yang akan diperluas, Bekasi juga bersiap menyambut tol JORR 2 ruas Cimanggis-Cibitung, dan tol Japek (Jakarta-Cikampek) Selatan yang menghubungkan Jatiasih ke Purwakarta.

Pembangunan infrastruktur tersebut akan berdampak besar pada pengembangan proyek-proyek properti di sekitarnya. Prospek proyek hunian maupun komersial di sekitarnya akan semakin bagus.

Adapun kedua jalan tol tersebut akan beririsan dengan jalan arteri primer di Bekasi Selatan yakni Jalan Raya Narogong. Itu akan menjadikan kawasan Narogong sebagai lokasi yang berpotensi untuk berkembang dengan amat pesat.

Membentang 12 km dari Bekasi Utara ke arah Cibubur, jalan raya Narogong akan memiliki akses pintu tol ke JORR 2 di kawasan Cileungsi dan Japek Selatan di Bantar Gebang. Hal ini semakin mengukuhkan keyakinan bahwa suatu saat wilayah Bekasi Selatan, khususnya Narogong akan berkembang menjadi kawasan pusat bisnis dengan gedung-gedung bertingkat.

"Jika kita bayangkan, area premium di Narogong akan berada di antara dua jalan tol JORR 2 dan Japek Selatan layaknya Jalan Casablanca di Jakarta, yang menghubungkan antara Jalan Sudirman dengan Jalan Rasuna Said Kuningan. Dengan traffic dari dua jalur tol maka paling tidak dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Narogong akan menjelma menjadi kawasan bisnis terpadu yang baru di Kota Bekasi," ungkap Ardzuna Sinaga, Direktur Urban+, konsultan yang sedang mengerjakan perencanaan revitalisasi area Narogong dalam keterangan resminya, Minggu (23/9).

Kalangan investor termasuk pengembang properti, menyambut positif pembangunan dua jalur tol yang mengapit Narogong. Salah satu pengembang yang melihat potensi besar itu adalah Gunasland yakni developer kawasan terpadu Vida Bekasi seluas 140 hektare (ha) yang berlokasi di Narogong.

Edward Kusma, Direktur Vida Bekasi mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyambut kehadiran akses tol di wilayah Narogong. Perusahaan sedang menyiapkan lahan seluas 15 ha untuk dikembangkan menjadi central business district (CBD).

"Sambutan positif kami tunjukkan dengan menyiapkan area khusus seluas 15 hektare yang akan dibangun menjadi town center Vida Bekasi. Istimewanya, pusat keramaian ini akan dibangun terintegrasi dengan ruang publik di tepi danau buatan. Konsepnya ingin mewadahi beragam aktivitas publik sehingga akan dilengkapi lifestyle center, rumah sakit, kampus, pusat kesenian, perkantoran, hotel hingga apartemen," kata Edward Kusma.

Edward mengharapkan kawasan mixed-use Vida Bekasi di Narogong bisa menjadi seperti Mega Kuningan di Jalan Casablanca. Pembangunan town center Vida Bekasi ini tentunya sejalan dengan konsep persebaran intensitas aktivitas dan pembangunan yang akan mendorong Bekasi menjadi kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Di tempat terpisah, Erwin Guwinda, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengungkapkan pandangan Narogong di masa depan. "Secara teori the trade follow the ship, dimana transportasi ada, perdagangan pasti tumbuh. Dalam konteks ini pertumbuhan ruang kota baru selain komersial dan juga hunian," ungkap Erwin.

Menurutnya, pembangunan CBD di Narogong harus memperhatikan aspek lingkungan. CBD di Narogong sebaiknya tidak dibangun secara masif, misalnya dengan ketinggian bangunan maksimal 20 lantai serta dengan luasan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Narogong diharapkan akan melengkapi kawasan bisnis yang lain, namun kali ini harus dengan penataan yang lebih baik untuk utilitas maupun drainase," kata Erwin.

Selengkapnya

Aturannya Belum Cukup Kuat Padahal Prospek TOD Sangat Menjanjikan

JAKARTA - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) melihat prospek pasar pengembangan transit oriented development (TOD) di Jabodetabek cukup menjanjikan. Pasalnya, di wilayah tersebut tingkat kebutuhan hunian (backlog) sangat tinggi dan masyarakat cenderung ingin memiliki tempat tinggal yang accessable.

Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang Real Estat Indonesia (REI), Hari Gani mengatakan, pasar TOD di Jabodetabek merupakan market yang paling mudah dijual karena semua orang lebih senang tinggal di wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik.

"Di TOD itu ada tiga pasar yang bisa ditangkap yakni MBR, Millenial, dan kelompok middle income," kata Hari.

Menurut Hari, harga hunian dibawah Rp 500 juta di TOD merupakan paling gampang dijual dan pasarnya adalah millenial dan MBR. Oleh karena itu, kata Hari, pengembang swasta tertarik dan siap untuk mengembangkan kawasan TOD.

Dia bilang, pengembang swasta sudah memiliki pengalaman untuk mengembangkan kawasan-kawasan sehingga swasta seharusnya dilibatkan untuk perencanaan pengembangan kawasan TOD. Keterlibatan ini sangat penting apalagi ditengah pemerintah mendorong publik privat partnership karena keterbatan anggara negara.

Hanya saja, persoalannya saat ini menurut Hari adalah peraturan tentang TOD sampai saat ini belum jelas terkait bagaimana keterlibatan swasta. Dia bilang, pengembangan TOD memang tidak gampang karena koordinasi dari banyak stakeholder.

TOD berkaitan dengan transporasti dan juga tata ruang. Oleh karena itu, REI melihat perlu dibentuk satu badan yang terdiri dari Badan Pengatur Tranportasi Jalan (BPTJ) dan Kemterian ATR/BPN. Badan inilah nantinya yang akan mengatur dan membawahi seluruh titik-tik pengembangan TOD.

Sementara, Ketua Umum Zulfi Syarif Koto mengatakan, pengembangan TOD tidak hanya sebatas membangun hunian di titik-titik stasiun transportasi massal. Tetapi membangun satu kawasan yang terintegrasi dan merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, aturan terkait TOD saat ini belum kuat.

"Permen dan Pergub belum kuat untuk memayungi pengembangan TOD ini. Harus ada Perpres agar lebih kuat dan berlaku sama untuk semua wilayah di Indonesia," katanya.

Zulfi mengatakan, pembangunan TOD yang disebut-sebut dilakukan pengembang BUMN seperti Perumnas saat ini bukan merupakan proyek TOD yang sesuangguhnya melainkan proyek hunian saja yang bertepatan terletak di stasiun transportasi massal.

Adapun salah satu pengembang BUMN yang ditugaskan menggarap proyek TOD adalah PT PP Properti Tbk ( PPRO). Perusahaan ini mendapat penugasan untuk menggarap tiga proyek di tiga stasiun KRL bekerjasama dengan PT KAI sebagai pemiliki lahan yaitu Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Manggarai.

Sejak tahun lalu, PPRO sudah melakukan seremony groundbreaking yang diresmikan oleh tiga menteri sekaligus yakni Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum dibangun dan dipasarkan lantaran masih terkendala perizinan.

Indaryanto, Direktur Keuangan PPRO mengatakan, pihaknya berharap proyek tersebut bisa dibangun dan dipasarkan mulai akhir tahun ini. "Saat ini kita masih dalam proses perizinan dan diharapkan izinnya rampung dalam waktu dekat. Peminat proyek ini sudah sangat banyak yang mendaftar ke kami. Kami yakin prospek proyek ini sangat bagus karena lokasinya sangat strategis." Kata Indar.

Selengkapnya

Kemenkop Tingkatkan Daya Saing UMKM Dalam Negeri

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018. Rakor ini sejalan dengan upaya pemerintah bersama stakeholders untuk membangun semangat entrepreneurship dan memajukan koperasi dan UMKM yang berdaya saing, serta mampu bermain di ranah global.

“Tentu ini memiliki relevansi ditengah upaya pemerintah menjalin kokaborasi bersama-sama dengan stakeholders terkait untuk memajukan koperasi dan UMKM kita,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring.

Kemenkop dan UKM diberi tugas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanan kebijakan, serta program pembangunan KUMKM. Namun demikian kementerian memandang perlu sinergi dengan pemda, asosiasi UMKM, dan organisasi nirlaba seperti ICSB Indonesia dalam hal memperkuat dan meningkatkan peran strategis UMKM.

“Keberadaan ICSB Indonesia diharapkan dapat memicu dan menumbuhkan semangat kewirausahaan dan internasionalisasi UKM, sehingga dapat meningkatkan peran UKM di Indonesia dan juga dunia,” papar Meliadi.

Dengan peran strategis yang dimiliki ICSB Indonesia, maka Kemenkop dan UKM siap mendukung pengembangannya di Indonesia. Untuk itu, Meliadi mengatakan perlu ada upaya yang terkoordinir untuk mempercepat pembentukan pengurus wilayah ICSB Indonesia di seluruh provinsi dengan empat pilar pendukungnya, yakni akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.

Selengkapnya

Pelaku UMKM menolak rencana penghapusan 80% kewajiban barang lokal

JAKARTA - Pemerintah berencana menyederhanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait waralaba. Kabarnya 80% kewajiban pengadaan barang lokal akan dihapuskan, dan membuat pelaku industri angkat bicara.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, dalam hal penghapusan pengadaan barang lokal tersebut dinilai tidak berpihak pada UMKM. Terutama pada UMKM bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

“Karena Indonesia mau diambil pasarnya, juga akan dibanjiri dengan produk-produk impor di waralaba,” ujarnya.

Menurutnya, komponen lokal 80% tersebut mutlak dijalankan, pasalnya hal tersebut sudah menjadi suatu keharusan yang sifatnya untuk mengembangkan produk UMKM milik Indonesia. Selain itu dengan penghapusan tersebut berguna untuk membatasi produk impor yang beredar di industri.

“Kalau tidak, tidak ada lagi yang membatasi produk-produk impor sehingga brand luar negeri merajai waralaba di Indonesia,” tambahnya.

Ikhsan menjelaskan, selain konten lokal tersebut, kabarnya pemerintah tengah mengkaji ulang tentang penghapusan batas maksimum 150 toko modern dan 250 F&B.

Hal ini memberikan signal positif pada industri UMKM karena dapat leluasa mengembangkan usaha dan tidak dibatasi jumlah pengembangannya yang bisa ekspansi seluruh pasar Indonesia.

Dia menambahkan, selain itu Permendag Waralaba tersebut rencananya memperbolehkan penunjukan dua penerima waralaba, artinya tidak membatasi untuk satu penerima Waralaba.

Sehingga kesempatan untuk memberi satu lagi penerima waralaba dilindungi dengan Permendag. “Negatifnya, penggunaan barang lokal sudah tidak diatur lagi, barang Import merambah Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kementerian perdagangan (Kemdag) Tjahja Widjayanti mengatakan, pihaknya belum mau menjelaskan tentang Permendag waralaba yang akan disederhanakan. “Ini kan masih draft jadi belum berani disampaikan,” ucapnya kepada Kontan.co.id.

Meski demikian, Kemendag saat ini terus aktif untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa pelaku Industri.

Untuk itu, sebagai salah satu pelaku industri Akumindo memberikan usulan seperti buat kebijakan yang terus berpihak kepada UMKM.

Revisi Permendag tersebut menurutnya bagus, namun di satu sisi jangan membuka keran untuk UMKM lokal, di sisi lain juga menutup UMKM yang lain. “Harus singkron dan selaras,” tutupnya.

Selengkapnya

7 Daerah Tertinggal Dapat Perhatian Khusus Pemerintah

JAKARTA - Sebanyak tujuh daerah tertinggal memerlukan akselerasi lebih untuk menyelesaikan ketertinggalannya. Tujuh daerah tersebut berasal dari total 80 daerah tertinggal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengungkapkan, tujuh daerah tersebut akan mendapat perhatian khusus.

"Ada 7 kabupaten yang harus diusahakan secara ekstra untuk diselesaikan dari masalah ketertinggalan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KemdesPDTT Anwar Sanusi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (19/9).

Ia pun menyebutkan sebagian daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus di antaranya adalah Nabire, Seram Selatan, dan Buru.

Anwar bilang ada tiga hal yang menjadi alasan daerah ini perlu perhatian khusus. Pertama ialah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di bawah rata-rata nasional.

"Terkait IPM kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)," teramg Anwar.

Hal itu guna meningkatkan IPM di daerah tertinggal. Pembangunan fasiitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

Hal lain yang menjadi dasar penentuan daerah tertinggal adalah akses ekonomi yang masih rumit. Selain itu, indikator yang ketiga yakni tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Anwar bilang Kemdes juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong daerah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian (Kemtan) akan diajak untuk membangun akses ekonomi di daerah tersebut. Kementerian tersebut dapat memberikan intervensi untuk menumbuhkan aktivitas perekonomian.

Selengkapnya

Ekonom perkirakan BI naikkan bunga acuannya sekali lagi bulan ini

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diramal akan menaikkan bunga acuannya lagi sebesar 25 basis points (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang akan digelar pekan depan. Sehingga, hingga September ini BI diperkirakan telah menaikkan bunga acuannya mencapai 150 bps ke level 5,75%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, sebelum RDG mendatang, Federal Open Market Committee (FOMC) juga bakal menggelar pertemuan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Josua bilang, probabilitas kenaikan bunga acuan The Fed di bulan ini melebihi 90%. "Sehingga cukup banyak pengaruhnya terhadap gerak rupiah," kata Josua di Gedung DPR, Rabu (19/9).

Saat yang bersamaan, China juga akan melakukan aksi balasan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor baru terhadap berbagai produk impor China.

Hal ini juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Jadi untuk meredam itu semua BI diperkirakan untuk naik suku bunga 25 basis points," tambahnya.

Josua menilai, level bunga acuan BI 5,75% sampai akhir tahun cukup untuk meredam defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Di sisi lain, dampak pembatasan impor juga diperkirakannya mulai terasa menjelang akhir tahun nanti.

Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengupayakan agar devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke dalam negeri. "Jadi harapan itu akan meningkatkan suplai dollar sehingga CAD di kuartal ketiga dan keempat bisa agak sedikit menurun," tambahnya.

Selengkapnya

Kementerian Pertanian Upayakan Program Pengembangan Rempah

JAKARTA - Kementerian Pertanian mengupayakan sejumlah langkah untuk meningkatkan produktivitas rempah nasional.

"Kita punya program untuk pengembangan rempah-rempah, program ini menjadi pendorong untuk kejayaan rempah bisa dicapai kembali," kata Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Agus Wahyudi.

Agus melanjutkan menyatakan program ini telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dimana pihaknya telah melakukan persiapan benih unggul, menyiapkan inovasi baru dan mengadakan perbaikan sistem pengolahan untuk membantu petani rempah.

Diantaranya adalah mensosialisasikan penggunaan metode jemur rempah yang lebih baik agar mencapai tingkat kering dan higienis yang sesuai permintaan konsumer. Pasalnya rempah Indonesia masih sering terkendala pada sisi kualitas saat ingin diekspor.

Perluasan tanam yang sudah ia lakukan adalah memungkinkan pembangunan kawasan lada yang terintegrasi dari hulu dan hilir di sejumlah sentra lada.

Sejumlah lokasi yang ia sebut adalah Lampung, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk rempah pala, perluasan telah dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan sejumlah titik lain di Papua juga.

"Kita juga lakukan sosialiasi ke petani tentang kelembagaan, pola produksi dan sistem pengolahan kemudian pemasaran bersama melalui lembaga atau koperasi, karena selama ini mereka jual individu," kata Agus.

Menanggapi ini, Ketua Umum Dewan Rempah Indonesia Gamal Nasir menyatakan jatuhnya harga rempah saat ini dikarenakan kualitas komoditi yang tidak dijaga dengan ketat.

"Produksi rempah kita sedang turun dan kualitas ekspor kita banyak ditolak karena mengandung toxic, itu yang kurang dari pemindaian kita," kata Gamal.

Gamal melanjutkan selama ini pemerintah memang sudah melakukan program bantuan pada rempah berupa ekstensifikasi lahan. Tapi pihaknya merasa intensifikasi berupa bantuan pendidikan, sosialisasi ataupun permodalan sebenarnya juga sama pentingnya.

"Harus ada pendampingan petani untuk tingkatkan kualitas atau pemerintah memberi kewajiban kemitraan antara petani dan industri juga penting," jelasnya.

Asal tahu, mengutip informasi dari Ditjenbun Kemtan, hingga tahun 2015 produksi lada mencapai 94.946 ton, naik dari produksi tahun 2014 di 91.942 ton dan tahun 2013 di 91.039 ton.

Begitu juga dengan cengkeh pada tahun 2015 produksi tercatat sebesar 111.516 ton, tahun 2014 sebanyak 110.576 ton dan tahun 2013 sebanyak 109.694 ton. Sedangkan estimasi produksi pala pada tahun 2016 mencapai 36.151 ton.

Selengkapnya

Moneter Ketat, Pengusaha Nantikan Kebijakan Pajak

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan stance yang cenderung ketat atau hawkish pada tahun depan. Meskipun pada tahun depan diyakini tekanan akan berkurang.

Oleh karena hal ini pula, pemerintah bersiap pertumbuhan ekonomi memiliki downside risk pada tahun depan. Dalam pembahasan RAPBN 2019 sejauh ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% tahun depan, tetapi memiliki peluang risiko sehingga hanya tumbuh 5,15%.

Dengan risiko pertumbuhan ekonomi ini, kalangan usaha ingin agar iklim berusaha lebih kondusif. Dari sisi pajak khususnya.

"Saya apresiasi kebijakan Menkeu karena sedang membangun reformasi perpajakan, ini perlu didukung, tapi saya menanti kelanjutan dari tax amnesty. Sudah berjalan baik, meski masih ada kekurangan, tapi apa ini berhenti sampai di sini? Kan sedang reformasi perpajakan. Tax amnesty ini start bottom, ini setelah admnistrasi dan lain-lain, apakah ada kebijakan lainnya?" kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Jumat lalu (14/9).

"Kemarin ada soal restitusi PPN. Kami nantikan kebijakan yang berkelanjutan dan bisa menciptakan perekonomian yang adil dan makmur," ucapnya.

Ketua Bidang Perpajakan Apindo Siddhi Widya Pratama menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, setidaknya dari sisi internal atau domestik jangan terjadi gejolak.

"Pemerintah bida memberikan insentif lebih. Bisa juga tambahan insentif PPh bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Layanan perizinan dan kepabeanan juga perlu ditingkatkan," kata dia, Sabtu (15/9).

Adapun, menurut Siddhi, pemerintah juga perlu menunda sementara megaproyek sehingga di kala tekanan eksternal meningkat dan efek ke kebijakan moneter ketat, pengeluaran dalam negeri bisa diatur kembali. Sebab, bila pengeluaran terus naik, penerimaan negara juga harus terus naik.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, insentif fiskal yang ada kini sebenarnya sudah cukup baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan, tetapi tarif PPh Badan masih besar, yakni 30%.

“Kalau bisa turunkan tarif syukur, tapi ini kembali ke pememerintah. Bicara tax allowance saja masih ragu-ragu karena takut tax base lebih kecil. Bukan saya pesimistis untuk masalah fiskal, tapi lakukan saja yang bisa deh. Perkecil disinsentif,” jelasnya.

Ekonom sekaligus Project Consultant ADB Institute Eric Sugandi mengatakan, memang sudah seharusnya BI hawkish atau agresif menaikkan bunga di tahun depan karena bunga acuan AS (Fed Fund Rate) masih akan naik sehingga risiko arus dana keluar atau capital outflows dari emerging markets masih akan ada.

Namun, bila diperlukan, BI bisa menggunakan kebijakan lain seperti melonggarkan loan to value (LTV), giro wajib minimum (GWM), dan loan to deposit ratio (LDR) untuk mendorong penyaluran kredit, dan akhirnya menggerakkan ekonomi.

"Sementara itu, pemerintah bisa mendukung dengan menambah subsidi KUR jika diperlukan," ujar dia.

Selengkapnya

Bank Mulai Naikkan Bunga Deposito Sampai 100 bps

JAKARTA - Beberapa bank besar tercatat sudah mulai menaikkan suku bunga deposito. PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) misalnya, mencatat kenaikan bunga deposito dari awal tahun sebesar 75bps-100bps.

Haryono Tjahjarijadi, Presiden Direktur Bank Mayapada bilang, kenaikan bunga deposito ini juga ditransmisikan ke bunga kredit. "Sehingga diharapkan margin bunga bersih atau NIM bisa dipertahankan di level 4%," kata Haryono, Jumat (14/9).

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatat kenaikan bunga deposito 25bps-50bps. Anggoro Eko Cahyo, Direktur Keuangan BNI mengakui memang suku bunga deposito khususnya rupiah sudah mengalami kenaikan.

"Kenaikan suku bunga deposito bervariasi tergantung tenor dan tiering saldo deposito," kata Anggoro kepada kontan.co.id, Jumat (14/9). Kenaikan suku bunga deposito ini masih tidak berpengaruh material terhadap penurunan NIM dan kenaikan cost of fund DPK yang stabil masing-masing pada posisi 5.4% dan 2.8% selama 2018.

Kondisi ini sebagai hasil dari strategi BNI yang fokus pada dana murah (CASA) yang ditunjukkan oleh kenaikan rasio CASA dari 63.7% pada Desembr 2017 menjadi 64.5% pada Juni 2018.

Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA mengatakan harusnya NIM tidak mengalami penurunan. "Karena Agustus 2018 suku bunga kredit sudah mulai naik bunganya," kata Jahja, Jumat (14/9).

Selengkapnya

Tarif Kenaikan PPh Impor Berlaku

JAKARTA - Mulai hari ini, Kamis (13/9), perubahan tarif PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110 Nomor 2018 mulai berlaku. Peraturan Menteri ini sebelumnya sudah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu.

Plt. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Ambang Priyonggo menjelaskan, acuan utama dari pengenaan tarif PPh yang baru ini adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean.

Pemerintah menaikkan tarif pajak sampai 10% atas barang-barang impor, khususnya konsumtif, mulai dari kosmetik, perabot, pakaian, peralatan dan perlengkapan hobi, alat elektronik, kendaraan, produk makanan. Total, ada 1.147 barang konsumsi impor.

“Tarif PPh impor yang lama masih berlaku terhadap Pemberitahuan Pabean yang mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018,” ungkap Ambang dalam keterangan tertulis yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (12/9).

Sementara itu, untuk Pemberitahuan Pabean yang diajukan mulai pukul 00.01 WIB tanggal 13 September 2018, akan berlaku tarif PPh impor yang baru. Hal ini juga berlaku untuk Pemberitahuan Pabean yang sudah diajukan namun belum mendapatkan nomor pendaftaran hingga pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018.

“Belum mendapatkannya nomor disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya belum dilakukan pembayaran, telah dilakukan pembayaran namun masih ada ketentuan larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi, atau telah dilakukan pembayaran namun belum ada rekonsiliasi manifest secara sistem,” jelasnya.

Ambang juga menambahkan bahwa terkait billing yang belum dilakukan pembayaran, sistem di Bea Cukai akan memberikan respons “reject tarif PPh tidak sesuai”. Selanjutnya, pengguna jasa melakukan perbaikan Pemberitahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem Bea Cukai.

Sistem Bea Cukai selanjutnya akan menerbitkan billing baru sejumlah total keseluruhan dengan tarif PPh yang baru.

Asal tahu saja, kenaikan tarif PPh pasal 22 impor ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta untuk melakukan pengendalian impor.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi impor barang dan lebih menggalakkan penggunaan barang-barang dalam negeri,” pungkas Ambang.

Selengkapnya